Salin Artikel

Federasi Serikat Pekerja Keberatan jika PPKM Darurat Diperpanjang

Ia juga mengatakan, kebijakan itu tidak efektif karena kasus Covid-19 masih tinggi padahal besok, 20 Juli 2021, PPKM darurat seharusnya berakhir.

"Menurut saya tak akan efektif jika PPKM darurat diperpanjang. Pasti akan lebih mempersulit kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Karena segara sesuatunya dibatasi, tetapi urusan kebutuhan perut kan tak bisa dibatasi kebutuhannya," ujarnya dalam konferensi pers virtual dampak pandemi Covid-19 bagi pekerja pada Senin (19/7/2021).

Dion menuturkan, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kebijakan perpanjangan itu atau mencari cara lain untuk menekan lonjakan angka Covid-19 saat ini.

Terlebih, saat ini masa pemberlakuan PPKM darurat hampir berakhir tetapi tidak menunjukkan hasil adanya penurunan kasus Covid-19 yang signifikan.

"Sekarang sudah hampir tanggal 20 Juli dan besok sudah akhir PPKM darurat. Tetapi angka PPKM darurat di Indoensia tinggi dan bahkan Indonesia dianggap sebagai episentrum Covid-19 di dunia," katanya.

"Artinya menurut saya kurang efektif apabila diterapkan lebih lanjut lagi. Mungkin harus dipikirkan cara lain untuk menekan kasus Covid-19 ini. Salah satunya dengan diperkuat di lingkungan seperti RT, RW untuk lebih mengawasi warganya," lanjutnya.

Dion pun menilai, pelaksanaan PPKM darurat memerlukan biaya dan tenaga yang besar.

"Sekali penyekatan aja itu sudah ratusan aparat ada di situ. Belum lagi nanti harus melakukan sidak sana sini," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, perpanjangan PPKM darurat merupakan hal yang sensitif. Sehingga, harus diputuskan dengan hati-hati.

"Ini pertanyaan dari masyarakat, satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan?," ujarnya dalam pengantar rapat terbatas evaluasi PPKM darurat pada 16 Juli 2021.

"Ini betul-betul hal yang sangat sensitif. Harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru (memutuskan)," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Presidentelah memutuskan memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli 2021.

"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir seperti dilansir Antara, Jumat (16/7/2021).

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perihal perpanjangan PPKM akan diumumkan dalam dua hingga tingga hari sejak Sabtu (17/7/2021).

Luhut menyebutkan, pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi atas pelaksanaan PPKM darurat yang telah berjalan selama lebih dari 15 hari.

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap PPKM dengan jangka waktu dan apakah diperlukan perpanjangan lebih lanjut," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Sabtu.

"Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Saya kira dalam dua, tiga hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," lanjutnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/19/13435581/federasi-serikat-pekerja-keberatan-jika-ppkm-darurat-diperpanjang

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Nasional
UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

Nasional
Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?

Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.