Kekerasan Satpol PP Dinilai Kegagalan Pembentukan Agen Pelayan Publik

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) AB.Widyanta menuturkan semestinya di masa pandemi Covid-19 ini ASN seperti Satpol PP mengedepankan pendekatan yang humanis.

"Praktik-praktik kekerasan di masa pandemi yang dilakukan Satpol PP menunjukan kegagalan pembentukan ASN sebagai agen pelayan masyarakat," jelas Widyanta pada Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Widyanta mengatakan pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dengan memberikan penguatan pada intelegency socio cultural para ASN nya.

"Sehingga pendekatan humanis lebih dikedepankan bukan pendekatan kekerasan. Namun lebih pada affirmative action yang memprioritaskan masyarakat yang lemah sebagai prioritas pelayanan publik," terang dia.

Widyanta menegaskan, setiap ASN harus memiliki pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan merepresentasikan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi.

"Dimensi etis dan humanis harus dikedepankan. Para ASN ini harus mengingat bahwa mereka pelayan publik. Dia bergerak bukan atas nama pribadi tapi negara," imbuhnya.

Jika penegakan aturan PPKM darurat terus menggunakan kekerasan, Widyanta khawatir dampaknya adalah masyarakat akan tidak mempercayai pemerintah.

"Tentu dampaknya pada masyarakat adalah munculnya public distrust dan berlanjut dengan dampak yang lebih besar seperti pembangkangan-pembangkangan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya Rabu (14/7/2021) seorang Satpol PP melakukan tindakan kekerasan pada pasangan suami istri di Kabupaten Gowa bernama Nur Halim (26) dan Riana (34).

Kekerasan itu dilakukan saat rombongan petugas PPKM Darurat melakukan penegakan aturan.

Nur Halim mengatakan, saat kejadian berlangsung ia dan istrinya sudah menutup kedai kopi tersebut.

Keduanya masih berada disana karena sedang mempromosikan usahanya di media sosial Facebook.

"Kami ikuti aturan yang ada dan mereka masuk tegur kami bahkan memukul kami," cerita Nur Halim, Kamis (15/7/2021).