Rapat Paripurna, DPR Sahkan RUU Otsus Papua Jilid Dua

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada Kamis (15/7/2021).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya sidang menanyakan kepada seluruh fraksi DPR apakah dapat menyetujui RUU Otsus Papua dapat disahkan menjadi UU Otsus Papua.

"Apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Dasco kepada para fraksi DPR dalam rapat, Kamis.

"Setuju," jawab seluruh Fraksi DPR yang dilanjutkan dengan ketukan palu Dasco dan tepuk tangan.

Dasco kemudian kembali mempertanyakan kepada seluruh anggota DPR apakah menyetujui agar RUU Otsus Papua tersebut dapat disahkan menjadi UU.

Dengan serentak, seluruh anggota DPR menjawab kata setuju dan diiringi dengan ketukan palu Dasco untuk kedua kalinya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua DPR Komarudin Watubun menyampaikan laporan pembahasan RUU tersebut di hadapan anggota dewan.

Politisi PDI-P itu mengatakan, RUU tersebut merupakan usulan Presiden yang ditandai dengan Surat Presiden pada Desember 2020.

RUU ini akan mengubah 19 pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tersebut. Tiga pasal di antaranya merupakan usulan pemerintah.

Ketiganya adalah pasal 1, 34 dan 76.

Pasal 1 mengenai ketentuan umum, Pasal 34 tentang Dana Otsus Papua, dan Pasal 76 tentang Pemekaran Wilayah.

Komarudin mengklaim pembahasan RUU ini telah berjalan dengan baik karena berdasarkan semangat kekeluargaan.

"Hal ini lah yang menuntun Pansus dan Pemerintah mencapai kata sepakat. Dari pasal-pasal yang sebelumnya terasa sulit untuk diakomodir, untuk itu kepada pemerintah saya sampaikan terima kasih," ucap Komarudin.

Ia mengatakan, pembahasan RUU juga telah mendengarkan beberapa masukan dari masyarakat dalam forum rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Adapun RDPU itu telah dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan mengundang stakeholder, forum komunikasi, muspida provinsi, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB).

Komarudin pun menyerahkan laporan kepada pimpinan sidang untuk mendapatkan pengesahan dari DPR.

"Kami serahkan laporan ini kepada pimpinan sidang untuk mendapatkan pengesahan dalam forum tertinggi paripurna," ucap dia.

Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Yan Permenas Mandenas mengklaim, perubahan yang dilakukan sudah melalui mekanisme yang konstitusional karena melibatkan sejumlah pihak untuk menampung aspirasi.

"Sejak Pansus dibentuk, telah dilakukan berbagai macam agenda konsultasi dan komunikasi publik, khususnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari Provinsi Papua dan Papua Barat, guna menampung aspirasi, termasuk mengundang elemen mahasiswa, pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Papua," kata Yan dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).