Salin Artikel

Gerakan Nasional Anti Miras Ingatkan Indonesia Belum Miliki UU yang Mengatur Minuman Beralkohol

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) Fahira Idris mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Ia berpandangan, RUU tersebut mampu menyelamatkan bangsa, terutama generasi muda dari dampak minuman beralkohol.

"Sebuah undang-undang yang sangat penting bagi bangsa ini. Sebuah undang-undang yang Insya Allah mampu menyelamatkan bangsa, terutama generasi muda," kata Fahira, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Fahira berpendapat, DPR akan mencatatkan sejarah apabila berhasil melahirkan UU Larangan Minuman Beralkohol.

Ia mengapresiasi Baleg yang menurutnya berkomitmen membahas RUU tersebut agar dapat disahkan tahun ini.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Baleg yang konsisten menjadikan RUU LMB ini sebagai prioritas untuk dibahas dan disahkan pada 2021 ini," ujarnya.

Fahira mengingatkan, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur minuman beralkohol.

Sementara, kata dia, hampir semua negara yang liberal sudah memiliki aturan tentang minuman beralkohol.

"Negara-negara itu sudah mempunyai aturan khusus terkait produksi, distribusi dan konsumsi minol yang tegas dan jelas. Misalnya, hampir semua negara bagian di Australia jika ada warga yang berusia 18 tahun dan ketahuan mengonsumsi maka akan mendapatkan hukuman, mulai dari denda hingga diproses pengadilan," tutur dia.

Fahira mengungkapkan, denda yang dijatuhi terhadap masyarakat yang kedapatan mengonsumsi minuman beralkohol itu mencapai lebih dari Rp 7 juta.

Selain Australia, ia mencontohkan Jerman yang juga menerapkan aturan mengenai minuman beralkohol.

"Ada negara bagian yang sejak 2010 itu melarang toko menjual minuman beralkohol antara pukul 10 malam sampai 5 pagi," kata dia.

Kemudian, Inggris yang membatasi warganya mengonsumsi alkohol tidak boleh lebih dari 14 unit per minggu atau setara 6 hingga 7 gelas anggur.

Fahira menyimpulkan, negara-negara liberal di Eropa dan Amerika justru sangat tegas dan konsisten dalam mengatur minuman beralkohol.

"Selain itu kesadaran produsen dan penjual juga sangat tinggi untuk menjual minuman beralkohol sesuai aturan," terangnya.

Selain itu, Fahira menuturkan, Singapura juga telah memiliki larangan pembelian dan penjualan alkohol, termasuk di tempat umum.

Aturan itu diberlakukan mulai pukul 22.30 sampai 07.00. Aturan tersebut disetujui parlemen Singapura pada 30 Januari 2013 dan mulai berlaku pada April 2013.

"Pelanggaran pertama kali akan didenda sampai dengan 1.000 dollar Singapura, sementara pelanggaran lebih dari satu kali, tahanan sampai dengan tiga bulan dan denda maksimal 2.000 dollar Singapura dapat dikenakan terhadap mereka," kata Fahira.

Adapun, DPR telah mengesahkan 33 RUU masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 pada rapat paripurna, Selasa (23/3/2021).

Adapun 33 RUU itu di antaranya terdiri dari usulan DPR (21), usulan pemerintah (10), usulan DPD (2).

Diketahui, RUU Larangan Minuman Beralkohol masuk dalam 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021 yang merupakan inisiatif DPR.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/14/15171441/gerakan-nasional-anti-miras-ingatkan-indonesia-belum-miliki-uu-yang-mengatur

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.