KSP Sebut Kebijakan Vaksinasi Berbayar merupakan Ranah Kementerian BUMN dan Kemenkes

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan, kebijakan mengenai program Vaksinasi Gotong Royong atau vaksinasi Covid-19 berbayar merupakan ranah Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan.

"Apakah dicabut atau tidak, sebaiknya ditanyakan langsung ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN," ujar Abetnego, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/7/2021).

Ia mengatakan, vaksinasi berbayar melalui Kimia Farma bersifat pilihan atau opsi bagi masyarakat. Sehingga, program tersebut tidak menggantikan atau mengurangi program vaksinasi gratis.

"Jadi bila masyarakat tidak mau dengan vaksin gotong royong tersebut, tidak usah khawatir karena akses terhadap vaksin gratis tetap ada," tegasnya.

Saat ini, agenda pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 secara gratis untuk mencapai kekebalan komunitas masih terus berjalan dan ditingkatkan jumlahnya.

Abetnego menuturkan, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan agar target 1 juta vaksinasi per hari terus ditingkatkan menjadi 2 juta hingga 3 juta per hari.

"Penyiapan logistik, SDM dan titik tempat vaksinasi sedang terus dikembangkan," kata Abetnego.

Adapun program Vaksinasi Gotong Royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021.

Program tersebut ditujukan bagi karyawan atau karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Kemudian, definisi Vaksinasi Gotong Royong diperluas melalui Permenkes Nomor 19 Tahun 2021.

Vaksinasi kepada individu yang biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan juga masuk kategori Vaksinasi Gotong Royong.

Harga pembelian vaksin dalam program tersebut dipatok sebesar Rp 321.660 per dosis. Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570. Karena dibutuhkan dua dosis vaksin, total biaya vaksinasi per individu sebesar Rp 879.140.

Kebijakan tersebut lantas menuai kritik. PT Kimia Farma Tbk akhirnya menunda pelaksanaan vaksiniasi gotong royong individu yang semestinya dimulai pada Senin ini.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengkritik penjualan vaksin Covid-19 melalui program Vaksinasi Gotong Royong.

Menurut Nihayatul, pemerintah seharusnya mempermudah akses masyarakat terhadap vaksin dengan memperbanyak tempat vaksinasi gratis, bukan berbayar.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengusulkan agar pelaksanaan vaksinasi berbayar tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan.

"Saya mendorong tempat vaksin gratis diperbanyak agar masyarakat lebih mudah melakukan vaksin dan herd immunity terbentuk, tidak malah menjual vaksin," kata Nihayatul saat dihubungi, Senin (12/7/2021).