Luhut: Perintah Presiden, Tidak Boleh Rakyat Kelaparan, Beras Akan Dibagikan Mulai Rabu Ini

Oleh karenanya, pemerintah akan memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang saat ini mengalami kekurangan pangan.

"Bantuan beras akan diberikan oleh pemerintah, (ini) perintah Presiden. TNI-Polri akan membagi-bagikan. Karena perintah Presiden tidak boleh rakyat sampai kelaparan atau tidak makan," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Senin (12/7/2021).

Nantinya, bantuan beras akan diberikan sebanyak 5 kilogram hingga 10 kilogram. Rencananya, bantuan itu akan disalurkan oleh TNI pada pekan ini.

"Jadi semua titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau kurang beras akan dibagikan oleh TNI dan akan berlaku mungkin Rabu ini. Itu ada yang 5 kilogram dan 10 kilogram," tambah Luhut.

Sebelumnya, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakatn (PPKM) darurat.

Piter menyebutkan, tidak sedikit masyarakat yang hidupnya kini bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah karena pekerjaan mereka terdampak oleh penerapan PPKM darurat.

"Di tengah kondisi seperti itu memang bantuan dari pemerintah mau tidak mau yang paling kita butuhkan, kita saat ini hanya biisa bertumpu berharap dari bantuan dari pemerintah," kata Piter dalam acara diskusi yang ditayangkan akun YouTube Radio Smart FM, Sabtu (10/7/2021).

Piter menuturkan, akibat penerapan PPKM darurat, banyak usaha warga yang terpaksa tutup atau tidak bisa beroperasi secara normal.

Banyak pula pegawai perusahaan yang terpaksa dirumahkan karena tempat mereka bekerja tutup.

"Ini kan mau tidak mau harus dibantu, mereka tidak bisa bertahan hidup kalau mereka tidak dibantu. Nah, bantuan-bantuan sosial dari pemerintah inilah yang kita harapkan ini bisa mengalir cepat, tepat, dan juga bisa termanfaatkan dengan baik," kata Piter.

Piter pun berharap PPKM darurat yang diterapkan pemerintah dapat efektif menekan laju penularan Covid-19 sehingga kebijakan itu dapat segera dicabut dan aktivitas sosial dan ekonomi kembali bergulir.