Lonjakan Drastis Covid-19 dan Skenario Terburuk yang Mulai Berjalan

Dari dari ke hari, angka penularan virus corona bertambah, bahkan kini melewati 35.000 kasus dalam sehari.

Data pemerintah pada Sabtu (10/7/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, terjadi penambahan 35.094 kasus baru Covid-19, terhitung sejak Jumat (9/7/2021) pukul 12.00 WIB.

Dengan demikian, jumlah pasien yang terjangkit Covid-19 kini mencapai 2.491.006 orang terhitung sejak Maret 2020.

Penambahan kasus baru Covid-19 tersebar di berbagai provinsi. DKI Jakarta menjadi provinsi yang mencatatkan penambahan kasus baru tertinggi dengan 12.920 kasus baru.

Kemudian, Jawa Barat 4.926 kasus baru, Jawa Tengah 3.618 kasus baru, Jawa Timur 2.237 kasus baru, dan DI Yogyakarta 1.809 kasus baru.

Dalam periode yang sama, terjadi penambahan pasien sembuh sebanyak 28.561 orang. Sehingga, jumlah total pasien sembuh mencapai 2.052.109 orang.

Kendati demikian, pasien meninggal dunia juga bertambah sebanyak 826 orang. Dihitung sejak awal pandemi, pasien yang tutup usia akibat Covid-19 kini mencapai 65.457 orang.

Dengan update data tersebut, kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 373.440 orang.

Kasus aktif adalah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 135.387 orang yang kini berstatus suspek.

Skenario terburuk

Sejak kasus Covid-19 terus mengalami perburukan, pemerintah mengaku telah merancang sejumlah skenario.

"Kita sudah hitung worst case scenario. (Jika) lebih dari 40.000 (kasus dalam sehari) bagaimana suplai oksigen, bagaimana suplai obat, bagaimana suplai rumah sakit, sudah kami hitung," kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Selasa (6/7/2021).

Pertama, akan dilakukan penambahan fasilitas kesehatan. Seperti diketahui, lonjakan kasus Covid-19 berimbas pada meningkatnya angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) di rumah sakit rujukan virus corona maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Untuk mencegah kurangnya fasilitas kesehatan, pemerintah melakukan pengalihan sejumlah bangunan menjadi rumah sakit darurat Covid-19 dan lokasi isolasi pasien, misalnya, asrama haji, rumah susun, hingga rumah sakit-rumah sakit milik TNI-Polri di berbagai daerah.

Upaya itu pun sudah mulai dilakukan. Di DKI Jakarta misalnya, Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur dikonversi  sebagai rumah sakit darurat Covid-19.

Kemudian, Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan dan Rumah Susun Nagrak di Jakarta Utara dialihfungsikan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.

Tak hanya itu, pemerintah menyiapkan ketersediaan tabung oksigen. Menko Marves Luhut telah memerintahkan agar 90 persen produksi oksigen diperuntukkan bagi kebutuhan medis.

Kebutuhan oksigen dalam negeri juga dipenuhi oleh donasi dari sejumlah negara tetangga.

"Beberapa donasi baik dari pemerintah Singapura, pemerintah Australia, dan pemerintah Republik Rakyat China yang juga sudah akan membantu mengisi kebutuhan baik kebutuhan oksigen maupun kebutuhan sarana prasarana seperti ventilator maupun peralatan yang lain," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, Jumat (9/7/2021).

Perihal obat-obatan, pemerintah akan memastikan ketersediaannya, termasuk paket obat ringan untuk pasien isolasi mandiri.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tak khawatir lantaran persediaan obat yang dimiliki pemerintah masih mencukupi.

"Pemerintah memastikan obat-obatan untuk pasien Covid-19 baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalaini isolasi mandiri cukup tersedia. Oleh karena itu saya meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir akan ketersediaan obat-obatan ini," kata Wiku, Selasa (6/7/2021).

Pemerintah juga mengaku bakal terus memperketat implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Di Pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali diberlakukan PPKM Darurat. Sementara daerah sisanya menerapkan PPKM Mikro.

Baik PPKM Darurat maupun PPKM Mikro sama-sama membatasi kegiatan masyarakat pada sejumlah sektor seperti perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut meminta agar pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus melakukan pengawasan PPKM agar berjalan sesuai dengan aturan.

Aparat kepolisian pun bakal terus melakukan penyekatan di titik-titik jalan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Dalam melakukan pemantauan mobilitas penduduk, pemerintah memanfaatkan Google Traffic, Facebook Mobility, hingga Night Light NASA.

"Menurut analisis kami dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen dan ini sudah kita brief ke semua teman polisi maupun TNI dan para gubernur dan juga para bupati, wali kota. 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus," kata Luhut.

Warga pun diwanti-wanti untuk mematuhi aturan PPKM Darurat.

"Jadi semuanya kekuatan kita kerahkan, jadi jangan ada yang menganggap underestimate bahwa Indonesia ini tidak bisa mengatasi masalah," ujar dia.