Salin Artikel

Bacakan Pleidoi, Edhy Prabowo Meminta Maaf ke Jokowi dan Prabowo

Permohonan maaf itu disampaikan Edhy dalam nota pembelaan (pleidoi) dari gedung KPK yang tersambung secara daring dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (9/7/2021).

"Permohonan maaf secara khusus saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, yang selama ini telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada saya," kata Edhy dikutip dari Antara, Jumat.

Dalam perkara ini, Edhy Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 9.687.447.219 dan 77 ribu dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara.

Edhy dinilai terbukti menerima 77 ribu dolar Amerika Serikat dan Rp 24.625.587.250 sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih benur lobster (BBL) terkait pemberian izin budi daya dan ekspor.

"Tidak lupa permohonan maaf juga saya sampaikan kepada para pimpinan, staf dan seluruh pegawai KKP yang telah merasa terganggu dengan adanya perkara ini," kata Edhy.

Di usianya yang tidak lagi muda, Edhy mengaku saat ini ia menanggung beban yang berat.

"Saya sampaikan bahwa pada saat ini saya sudah berusia 49 tahun, usia dimana manusia sudah banyak berkurang kekuatannya untuk menanggung beban yang sangat berat," ucap Edhy.

"Ditambah lagi saat ini saya masih memiliki seorang istri yang salihah dan 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah," tutur dia.

Edhy Prabowo pun menyebut tuntutan tersebut didasarkan atas dakwaan yang sama sekali tidak benar dan fakta-fakta yang sangat lemah.

Padahal, kata dia, pasca rekonsiliasi Pemilu 2019, dirinya diminta Presiden agar membenahi sektor kelautan dan perikanan.

"Tugas prioritasnya adalah, memperbaiki kembali komunikasi dengan stakeholder perikanan, baik itu nelayan hingga pelaku usaha, serta yang kedua mengembangkan potensi perikanan budidaya," ungkap Edhy.

Menurut Edhy, Presiden Jokowi menegaskan agar pemerintah harus hadir di tengah nelayan dan memikirkan segala hajat hidupnya.

Presiden, kata dia, berpesan agar ada lompatan-lompatan besar dalam menata ekosistem industri perikanan dan kelautan, mulai dari hulu sampai ke hilir.

"Kebijakan kelautan harus betul-betul bisa mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru sehingga bisa membuat industri perikanan kita makin produktif dan juga bangkit," ucap Edhy.

Edhy pun mengaku sejak dilantik sebagai menteri pada 23 Oktober 2019, dirinya konsisten menjalankan berbagai strategi dan gebrakan guna mendorong kemajuan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia.

"Amanah besar yang dititipkan Presiden kepada saya untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan meningkatkan sektor perikanan budidaya," kata Edhy.

"Saya mencatat setiap keluhan dan masukan nelayan, diawali dari yang terdekat di wilayah Jakarta hingga Timur Indonesia tak luput dari perhatian saya," ucap dia.

Terkait soal pesan lewat whatsapp kepada anak buahnya di KKP dan pernah diungkap di persidangan, Edhy menyebut hal itu tidak semata-mata persoalan benih bening lobster tetapi juga mencakup semua hal.

Ia mengaku, kerap melakukan disposisi kepada jajarannya baik kepada dirjen, kepala badan, staf khusus dan staf lainnya sesuai dengan bidangnya masingmasing.

Sebab, menurut dia, banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada dia, salah satunya melalui whatsapp.

Lebih lanjut, menurut Edhy, telepon genggamnya yang disita KPK tersebut dapat menjadi bukti bahwa banyak sekali perintah dan disposisi kepada bawahannya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang diterimanya sebagai Menteri.

"Saya tidak mengetahui tuduhan soal uang suap yang diberikan pelaku usaha kepada salah satu staf saya. Saya juga tidak mengetahui dan tidak terlibat sedikitpun dalam urusan perusahaan kargo bernama Aero Citra Kargo (ACK)," ucap Edhy.

Edhy pun menyebut tuduhan terhadap dirinya terlibat mengatur dan turut menerima aliran dana adalah sesuatu yang amat dipaksakan dan keliru.

"Namun demikian, sebagai pimpinan KKP saya tidak akan melempar tanggungjawab kepada orang lain dan mengingat saya selaku menteri maka saya menyatakan siap untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerjaan dan permasalahan yang ada di KKP," kata Edhy.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/21020921/bacakan-pleidoi-edhy-prabowo-meminta-maaf-ke-jokowi-dan-prabowo

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Wisata Buka Saat Libur Nataru, Satgas Covid-19 Tekankan Pentingnya CHSE

Tempat Wisata Buka Saat Libur Nataru, Satgas Covid-19 Tekankan Pentingnya CHSE

Nasional
Jaksa Agung Serahkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta untuk Korban Erupsi Semeru

Jaksa Agung Serahkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta untuk Korban Erupsi Semeru

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

Nasional
Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

Nasional
AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

Nasional
Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Nasional
Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Nasional
Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Nasional
Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Nasional
Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Nasional
UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.