Unnes: Kritik dari BEM Tak Wakili Pernyataan Resmi Universitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Negeri Semarang (Unnes) angkat bicara terkait kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Unnes yang dilakukan melalui media sosial.

Sebelumnya, BEM KM Unnes mengkritik pemerintah dengan memberi julukan tertentu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Melalui siaran pers yang ditandatangani Kepala UPT Pusat Humas Unnes Muhammad Burhanudin, pihak Unnes menyatakan bahwa pernyataan tersebut berasal dari internal BEM KM Unnes.

"Pernyataan yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan internal BEM KM Unnes dan tidak mewakili pernyataan resmi Unnes," tulis siaran pers tersebut pada poin pertama.

Selanjutnya pada poin kedua, Unnes menyatakan bahwa pihaknya menghargai kebebasan berpendapat mahasiswa dengan tetap memperhatikan etika dan nurani.

Meskipun demikian, pihak Unnes menyayangkan unggahan-unggahan di media sosial yang bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian, bukan bernuansa akademik perguruan tinggi.

Oleh karena itu, Unnes melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pun berjanji akan melakukan pembinaan pada BEM Unnes.

"Unnes akan melakukan pembinaan pada BEM Unnes untuk melakukan unggahan edukatif dan menghindari unggahan yang bernuansa penghinaan dan ujaran kebencian," demikian poin berikutnya.

Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial baik Twitter maupun Instagram, BEM KM Unnes menyampaikan kritiknya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Ma'ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam unggahannya BEM KM Unnes menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service, Ma'ruf sebagai The King of Silent, dan Puan sebagai The Queen of Ghosting.

Mereka juga menyertakan foto dari ketiganya yang diedit seolah mengenakan mahkota raja dan ratu.

Pada penjelasannya BEM KM Unnes menulis, Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan mengingkari janji politiknya.

"Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis akun @bemkmunnes.

Misalnya adalah perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi, dan penanganan pandemi.

Sementara terhadap Ma'ruf Amin, BEM KM Unnes menyebut bahwa pada masa pandemi ini, seharusnya Ma'ruf turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya di masa pandemi," tulis akun tersebut.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas yakni agama Islam," tulis akun itu lagi.

Menurut BEM KM Unnes, hal tersebut tampak pada pernyataan politik Wapres tentang halalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Sementara kepada Puan Maharani, BEM KM Unnes menilai bahwa ia memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode saat ini.

"Khususnya di masa pandemi yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan. UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tulis akun BEM KM Unnes.