Salin Artikel

Soal Ikon Mirip Kabah di Fortnite, Anggota DPR: Ada Pesan Terselubung

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Illiza Sa'aduddin Djamal menyayangkan adanya game mobile populer, yang meminta pemain atau penggunanya harus menghancurkan bangunan mirip Kabah.

Ia menilai, game tersebut memiliki pesan terselubung dan melukai perasaan umat Islam karena bentuk bangunan yang dihancurkan menyerupai Kabah.

"Game Fortnite ini mempunyai pesan terselubung dan melukai perasaan umat Islam, karena Kabah adalah sebuah bangunan yang paling disucikan dalam agama Islam," kata Illiza dalam keterangannya, Selasa (6/7/2021).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut berpandangan, game Fortnite bisa merusak karakter generasi muda karena adanya mode menghancurkan bangunan publik menyerupai Kabah.

Menurutnya, tindakan tersebut jelas tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Ia juga melihat bahwa mode menghancurkan bangunan itu ada unsur kesengajaan.

"Sehingga bukan tidak mungkin game ini mengganggu pemahaman beragama umat Islam. Secara tidak langsung game ini merupakan bentuk pembodohan," tuturnya.

Illiza berpendapat, apapun alasan pembuat game yang mengharuskan pemainnya menghancurkan bangunan menyerupai Kabah tak bisa diterima.

Oleh karenanya, ia mendukung langkah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk memblokir aplikasi game Fortnite.

Ia juga meminta pihak terkait lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung langkah tersebut.

"Langkah pemblokiran game Fortnite sudah tepat dan harus didukung penuh agar anak-anak kita tidak dibodohi oleh game mobile tersebut," kata dia.

Di samping itu, Illiza juga menilai bahwa bermain game online secara tidak teratur atau berlebihan tidak baik.

Untuk itu, ia mengimbau para orangtua lebih pro aktif mengawasi anak-anaknya agar tidak kecanduan game online.

"Misalnya, membatasi waktu anak-anak bermain game online dan mengedukasi dampak buruk bermain game online yang terlalu lama atau berlebihan," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah tanggapan muncul terkait game online Fortnite yang memuat konten agar pemain menghancurkan bangunan berbentuk menyerupai Kabah.

Menparekraf Sandiaga Uno menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji dan melarang video game Fortnite agar tidak dimainkan oleh anak-anak.

Sandiaga menilai konten dalam video game Fortnite bertentangan dengan nilai-nilai luhur keagamaan.

Menurut dia, permainan itu dapat memicu perilaku tidak menghormati antar-umat beragama hingga mendorong aksi kekerasan terkait penistaan agama.

"Dan di game ini saya diberitahu bahwa ada ikon yang dinilai mirip Kabah yang harus dihancurkan untuk mendapatkan senjata baru dan naik ke level berikutnya," kata Sandiaga, seperti dikutip Antara, Senin (5/7/2021).

"Ini yang menurut saya sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur, terutama dari segi keagamaan, termasuk kerukunan beragama, ini suatu hal yang sangat sensitif," imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menuturkan, pihaknya akan mengkaji konten video dalam game daring, Fortnite, karena memuat ikon mirip Kabah.

"Merespons beredarnya video dalam game daring Fortnite yang memuat ikon yang dinilai mirip Kabah, Kementerian Kominfo telah mengkaji konten yang dimaksud," ujar Johnny, seperti dikutip Antara, Selasa (6/7/2021).

Menurut Jhonny, pihak Fortnite juga telah memberikan klarifikasi, yaitu elemen dalam video tersebut merupakan user generated content (UGC) yang dibuat oleh pengguna dalam bentuk "Creativity Mode".

Selain itu, Jhonny menuturkan, kementeriannya telah menggandeng kepolisian untuk menindaklanjuti beredarnya konten tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/21572481/soal-ikon-mirip-kabah-di-fortnite-anggota-dpr-ada-pesan-terselubung

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Panggil BPOM pada 23 Desember

Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Panggil BPOM pada 23 Desember

Nasional
Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Nasional
MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

Nasional
Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Nasional
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Nasional
Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU 'Teriak'

Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU "Teriak"

Nasional
Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Nasional
Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.