Salin Artikel

Pimpinan Komisi IX Usul PPKM Darurat juga Diterapkan di Luar Jawa-Bali

Charles berpendapat, PPKM darurat perlu diterapkan karena daerah-daerah di luar Jawa dan Bali juga dapat terdampak oleh penularan Covid-19 yang begitu cepat.

"Pemerintah tidak boleh melupakan provinsi-provinsi lain di luar Jawa dan Bali, bahkan harapan saya ya diterapkan juga PPKM darurat di luar Jawa Bali karena penularan akibat varian delta ini begitu cepat," kata Charles dalam rapat Komisi IX DPR, Senin (5/7/2021).

Politikus PDI-P itu menilai belum ada kejelasan mengenai penerapan pembatasan sosial di wilayah luar Jawa dan Bali setelah pemerintah menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali.

"Penerapan pembatasan sosial di wilayah di luar Jawa dan Bali harus tetap jadi perhatian. kita tidak ingin wilayah-wilayah, zona-zona yang hari ini belum menjadi zona merah menjadi zona merah karena dilupakan oleh pemerintah," ujar dia.

Charles khawatir, fasilitas kesehatan yang ada di luar Jawa dan Bali akan sangat kelimpungan jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 dalam jumlah besar di sana.

Sebab, fasilitas-fasilitas kesehatan di Jawa yang memiliki kapasitas besar pun hampir kolaps 'dihajar' oleh kasus Covid-19 yang melonjak drastis dalam beberapa waktu terakhir.

"Bayangkan, wiayah-wilayah lain yang fasilitas kesehatannya tidak sebaik di Pulau Jawa apabila dihadapkan dengan permasalahan yang sama, tentunya bisa saja kondisinya lebih mengerikan daripada yang kita lihat hari ini," kata Charles.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, PPKM berskala mikro tetap diberlakukan di luar Pulau Jawa dan Bali.

“Bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM darurat tetap memberlakukan instruksi menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM berbasis mikro,” kata Luhut melalui siaran Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

“Dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19,” ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/05/19461351/pimpinan-komisi-ix-usul-ppkm-darurat-juga-diterapkan-di-luar-jawa-bali

Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke