Salin Artikel

Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp 193 Triliun, Belanja Perjalanan Dinas hingga Rapat Akan Dialihkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan kembali mengalihkan anggaran atau refocusing untuk membiayai tambahan belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial.

Hal ini diperlukan karena pemerintah menaikkan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19, dari Rp 172 triliun menjadi Rp 193,93 triliun.

"Untuk membiayai berbagai tambahan belanja untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, program-program prioritas dan insentif, maka dibutuhkan refocusing yang kedua," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers seusai sidang kabinet paripurna, Senin (5/7/2021).

Menurut Sri Mulyani, refocusing anggaran bertujuan untuk membiayai belanja di kementerian/lembaga yang terkait penanganan Covid-19, mulai dari vaksinasi, testing, tracing, biaya perawatan pasien, hingga insentif tenaga kesehatan.

Selain itu, diperlukan pula anggaran tambahan untuk berbagai program bantuan sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja, diskon listrik, hingga Bantuan Produktif Ultra Mikro (BPUM) yang akan segera digulirkan.

Diperkirakan, anggaran yang akan dialihkan mencapai Rp 32,2 triliun.

Sri Mulyani memastikan, kebijakan refocusing tidak akan mengganggu belanja kementerian/lembaga.

Sebab, kata dia, belanja kementerian/lembaga sudah diamankan, baik yang menyangkut belanja pegawai, belanja operasional, belanja multiyears contract, hingga belanja pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

"Yang akan terkena refocusing adalah belanja-belanja seperti belanja honorarium perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, kemudian anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini," terangnya.

Sri Mulyani menyebutkan, dalam sidang kabinet paripurna Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan agar refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 segera diselesaikan.

Dengan demikian, seluruh warga dapat terbantu dalam menghadapi lonjakan Covid-19 selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Ini yang tadi agar dilakukan prioritas kembali dan akan disalurkan untuk belanja penanganan Covid dan pemulihan ekonomi," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/05/15191951/anggaran-kesehatan-naik-jadi-rp-193-triliun-belanja-perjalanan-dinas-hingga

Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke