Salin Artikel

Anggotanya Tolak Karantina dan Hadiri Rapat Fisik, Fraksi PAN Tegur dan Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, telah menelepon dan menegur anggotanya, Guspardi Gaus yang diketahui menolak karantina setelah tiba dari luar negeri.

Saleh mengaku, telah mendapatkan penjelasan dari Guspardi. Atas sikap Guspardi yang tak menjalankan isolasi mandiri dan memilih menghadiri rapat di DPR, Saleh meminta maaf kepada masyarakat.

"Saya sudah telepon dan menanyakan apa yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa maksud sebetulnya baik, tetapi yang dia sampaikan disorot dan dimaknai berbeda oleh masyarakat," kata Saleh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

"Atas hal itu saya kira kita harus gentleman mengatakan minta maaf kepada masyarakat," lanjutnya.

Menurut anggota Komisi IX DPR itu, semua orang seharusnya mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah terkait Covid-19.

Mulai dari protokol kesehatan hingga aturan karantina, semua harus diaati oleh masyarakat, termasuk anggota DPR.

"Tentu seluruh aturan yang diberlakukan oleh pemerintah siapapun orangnya harus menaati. Aturan tersebut untuk menjamin kenyamanan dan ketertiban," ujarnya.

"Oleh karena itu saya kira Pak Guspardi Gaus juga harus mengikuti aturan yang ada," sambung dia.

Lebih lanjut, meski mengaku telah menegur Guspardi, Saleh meminta legislator asal Sumatera Barat tersebut untuk menjalani isolasi mandiri karena baru tiba dari luar negeri.

Hal tersebut menurutnya perlu dijalankan Guspardi untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah di masa pandemi.

Selain itu, dia juga meminta Guspardi Gaus tak menghadiri rapat secara fisik, melainkan secara online.

"Kami meminta agar Pak Guspardi Gaus segera melakukan isolasi mandiri. Jika ada rapat yang perlu dihadiri, bisa dilakukan dengan virtual," ucapnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengingatkan kepada seluruh pengurus dan kader PAN harus patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk aturan karantina.

Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons hal yang dilakukan Guspardi Gaus yaitu menolak karantina setiba dari luar negeri dan justru hadir dalam rapat di DPR secara fisik.

"Pada intinya, semua kader PAN itu wajib patuh dan taat pada peraturan, pada hukum, pada perundang-undangan. Hal itu tidak bisa ditawar-tawar," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR Revisi Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua Guspardi Gaus menolak untuk dikarantina setelah tiba dari luar negeri, tepatnya Kirgistan.

Ia menolak lantaran beralasan karena hanya berkunjung dan tidak menetap di Kirgistan dalam waktu yang lama.

"Saya baru datang dari Kirgistan. Saya cemas juga semalam, mau diinapkan di hotel. Dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik oleh Departemen Kesehatan," kata Guspardi dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Otsus Papua dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (1/7/2021).

Menurut politisi PAN tersebut, yang seharusnya dikarantina adalah mereka yang menetap di suatu negara dalam waktu yang lama.

Menolak dikarantina, Guspardi beralasan karena ingin mengikuti rapar kerja Panja RUU Otsus Papua yang dilaksanakan hari ini.

"Harusnya yang dikarantina itu adalah orang-orang yang tinggal di luar negeri. Jadi diperlakukan tidak baik. Karena apa, saya ingin hadir pada kegiatan ini," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/01/19265371/anggotanya-tolak-karantina-dan-hadiri-rapat-fisik-fraksi-pan-tegur-dan-minta

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Berduka atas Wafatnya Mantan Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana

Ganjar Berduka atas Wafatnya Mantan Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana

Nasional
1.899 Jemaah Haji Miqat di Bir Ali 1 Juni 2023 dan Geser ke Makkah

1.899 Jemaah Haji Miqat di Bir Ali 1 Juni 2023 dan Geser ke Makkah

Nasional
MAKI Nilai Putusan MK soal Penambahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Berlaku untuk Periode Berikutnya

MAKI Nilai Putusan MK soal Penambahan Masa Jabatan Pimpinan KPK Berlaku untuk Periode Berikutnya

Nasional
PDI-P Diingatkan Jangan Sombong: Meskipun Kamu Gede, Belum Tentu Kamu Segede Itu Lagi

PDI-P Diingatkan Jangan Sombong: Meskipun Kamu Gede, Belum Tentu Kamu Segede Itu Lagi

Nasional
Pengamat Kritik MK, Seharusnya Tak Ikut Tentukan Masa Jabatan Pejabat Publik

Pengamat Kritik MK, Seharusnya Tak Ikut Tentukan Masa Jabatan Pejabat Publik

Nasional
Kemenkes Kirim 107 Ton Obat dan perbekalan Kesehatan Jemaah Haji

Kemenkes Kirim 107 Ton Obat dan perbekalan Kesehatan Jemaah Haji

Nasional
Megawati Dinilai Realistis Pilih Ganjar Pranowo Jadi Capres Dibanding Puan Maharani

Megawati Dinilai Realistis Pilih Ganjar Pranowo Jadi Capres Dibanding Puan Maharani

Nasional
Sowan ke Ulama Banten, Ganjar Diminta Duduk di Tempat Bekas Jokowi

Sowan ke Ulama Banten, Ganjar Diminta Duduk di Tempat Bekas Jokowi

Nasional
Helikopter TNI AD Jatuh di Bandung, Lima Kru Terluka

Helikopter TNI AD Jatuh di Bandung, Lima Kru Terluka

Nasional
Pengamat: Jabatan Firli Diperpanjang MK, Capim KPK Selanjutnya Tetap Dipilih Jokowi

Pengamat: Jabatan Firli Diperpanjang MK, Capim KPK Selanjutnya Tetap Dipilih Jokowi

Nasional
Mengaku Sering Temui Jokowi, Ganjar: Beliau Mentor Saya

Mengaku Sering Temui Jokowi, Ganjar: Beliau Mentor Saya

Nasional
Hadiri Soda Fest di Sleman, Giring Ganesha Optimistis PSI Bisa Jadi Kuda Hitam di Pemilu 2024

Hadiri Soda Fest di Sleman, Giring Ganesha Optimistis PSI Bisa Jadi Kuda Hitam di Pemilu 2024

Nasional
Gus Imin Usulkan Dana Desa Ditambah Jadi Rp 5 Miliar per Tahun

Gus Imin Usulkan Dana Desa Ditambah Jadi Rp 5 Miliar per Tahun

Nasional
RUU Kesehatan Jadi Langkah komprehensif Pemerintah Mereformasi Sektor Kesehatan

RUU Kesehatan Jadi Langkah komprehensif Pemerintah Mereformasi Sektor Kesehatan

Nasional
Mayjen Deddy Suryadi, Danjen Kopassus yang Sandang Pangkat Perwira Tinggi Pertama di Angkatannya

Mayjen Deddy Suryadi, Danjen Kopassus yang Sandang Pangkat Perwira Tinggi Pertama di Angkatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke