Salin Artikel

Satgas: Pembentukan Posko Covid-19 di Jabar, Jateng, dan Jatim Masih Rendah

Ia menyayangkan masih ada wilayah yang belum membentuk posko secara optimal, khususnya di Pulau Jawa yang menyumbangkan kasus Covid-19 dalam jumlah besar beberapa waktu belakangan.

"Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah, yaitu kurang dari 60 persen kelurahannya yang sudah membentuk posko," kata Wiku melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Wiku mengungkap, selama 8 minggu terakhir penambahan posko di tiga provinsi tersebut tidak lebih dari satu persen.

Akibatnya, masih ada 50-60 persen kelurahan di Jabar, Jateng, dan Jatim yang belum membentuk posko.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembentukan posko sudah cukup tinggi yakni mencapai 89,61 persen.

Namun, penambahan posko cenderung stagnan dalam 8 minggu terakhir, dengan rata-rata penambahan kurang dari satu persen tiap minggu.

Padahal, kata Wiku, seharusnya, DIY dapat mengejar pembentukan posko pada 10,49 persen kelurahan.

"Perkembangan pembentukan posko yang lambat ini tidak dapat ditoleransi lagi, mengingat pandemi membutuhkan penanganan yang cepat dan posko lah infrastruktur yang dibutuhkan agar PPKM Mikro dapat berjalan efektif," ujar Wiku.

Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang menyumbangkan kasus Covid-19 tertinggi, hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko.

Wiku menyebut, DKI mengejar pembentukan posko selama satu minggu terakhir, sehingga berhasil meningkat hingga 38,58 persen.

Dilihat secara nasional, jumlah posko yang terbentuk selama 8 minggu terakhir bertambah 1.166 posko, dari yang sebelumnya 18.516, menjadi 19.682 posko.

Wiku pun mendorong seluruh provinsi segera mengoptimalkan pembentukan posko. Ia menyebut, pengendalian pandemi berkejaran dengan waktu, semakin cepat dan tepat penanganan, maka situasi akan segera terkendali.

“Dimohon kepada seluruh provinsi ini untuk kembali aktif dalam membentuk posko pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko, sehingga pelaksanaan PPKM mikro dapat berjalan dengan efektif,” kata Wiku.

Lebih lanjut, Wiku menjelaskan, berdasarkan kinerja posko yang dilaporkan, edukasi dan sosialisasi 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anggota posko, disusul dengan pembagian masker dan penegakan disiplin protokol kesehatan.

Sementara, penyemprotan disinfektan, pembubaran kerumunan, menegur kegiatan kerumunan, dan melakukan tracing implementasinya masih rendah yakni dibawah satu persen.

Wiku pun mendorong agar kegiatan-kegiatan tersebut terus ditingkatkan, utamanya pada 5 provinsi penyumbang kasus Covid-19 tertinggi.

“Segera bentuk posko pada desa dan kelurahan yang belum membentuk, serta pastikan empat fungsi posko berjalan dengan maksimal karena posko yang berfungsi optimal akan sangat berdampak dalam menekan dan menurunkan kasus,” kata Wiku.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/30/07280281/satgas-pembentukan-posko-covid-19-di-jabar-jateng-dan-jatim-masih-rendah

Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke