Salin Artikel

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, DPR Dukung Penerapan PPKM Darurat

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, DPR mendukung penuh wacana pemerintah dalam menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Saya dengar juga kabar mengenai PPKM darurat. Kebijakan ini patut diambil melihat kasus Covid-19 di Indonesia yang terus naik,” kata Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan menerapkan PPKM Darurat mulai Rabu (30/6/2021). Hal ini dilakukan lantaran kasus infeksi Covid-19 di Indonesia tak kunjung turun, justru semakin melonjak.

Pemerintah sendiri sudah memberlakukan PPKM mikro sejak Februari 2021. Kebijakan ini terus diperpanjang beberapa kali.

Hingga akhirnya, presiden memutuskan untuk mengambil pengetatan atau penebalan PPKM mikro pada Juni 2021. Namun, kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, Gus Muhaimin mendukung penuh rencana pemerintah menetapkan PPKM darurat. Ia mengingatkan, bahwa bahaya Covid-19 tidak hanya menyasar pada kalangan dewasa tetapi juga anak-anak.

“Saya ingatkan ancaman Covid-19 saat ini semakin serius. Bahkan, sudah menjangkiti anak-anak,” jelasnya.

Kendati demikian, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap mengimbau kesadaran masyarakat dalam menaati PPKM. Dengan begitu, upaya mencari celah untuk melanggar kebijakan ini semakin menurun.

Menurut Gus Muhaimin, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti sekarang.

Pasalnya, wabah Covid-19 menyangkut keselamatan jiwa bersama, bukan hanya urusan orang per orang.

"Satu saja di antara warga lalai, abai, ceroboh, dan nekat maka berpengaruh terhadap yang lainnya,” imbuh Gus Muhaimin.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/15265671/kasus-covid-19-terus-meningkat-dpr-dukung-penerapan-ppkm-darurat

Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke