Faisal Basri: Seharusnya Ada UU Darurat Penanganan Covid-19

Padahal, kata dia, dengan fokus pada penanganan kesehatan, secara otomatis ekonomi pun akan bertumbuh.

"Kalau dibiarkan tidak seimbang apalagi gas-rem gas-rem, itu sangat tidak bertanggungjawab. Ini nyawa manusia. Tidak bisa gas-rem gas-rem. Sekaligus ini menunjukkan juga betapa ekonomi masih jadi panglima," kata Faisal dikutip dari perbincangannya dengan Budiman Tanuredjo di YouTube Harian Kompas, Senin (28/6/2021).

Seharusnya, kata dia, pemerintah menerbitkan undang-undang darurat untuk penanganan Covid-19. Itu agar pemerintah bisa bergerak cepat dengan dilandasi aturan. 

"Misalnya mobilisasi logistik, harus direct tapi ada yang mengawasinya. Ada inspektur jenderalnya, itu yang tidak menunjukkan (adanya penanganan), betapa ekonomi menjadi berhala. Ini sebetulnya salah. Ujung-ujungnya ongkosnya jauh lebih mahal," lanjut Faisal.

Padahal, kata dia, dalam menghadapi pandemi seperti saat ini tidak boleh seimbang antara kesehatan dan ekonomi sebagaimana keinginan pemerintah.

Faisal memastikan bahwa kesehatan harus ada di depan. Menurut mantan calon gubernur DKI Jakarta ini, seluruh upaya harus dikerahkan untuk mengatasi krisis kesehatan secara komprehensif berdasarkan kaidah-kaidah kesehatan.

"Jadi panglima perangnya juga harus yang mengerti tentang kesehatan. Di kita kan panglima perangnya Menteri Perekonomian. Jadi menunjukkan betapa kita bias kepada ekonomi. Padahal ekonomi tidak akan bisa pulih sepanjang krisis kesehatannya tidak teratasi atau bisa dijinakkan saja," kata Faisal.

Faisal menjelaskan, dari struktur organisasi penanganan Covid-19 melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional saja terlihat bahwa ekonomi mendominasi.

Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, BUMN, hingga para wakil menteri yang juga bernaung di bidang ekonomi.

Menurut dia, apabila terjadi perang maka yang harus jadi acuan pemerintah adalah UU darurat perang sehingga aturan lain tidak berlaku.

Dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 menjadi musuh pada perang tersebut.

"Nah yang Presiden keluarkan bukan UU darurat Covid-19, tapi UU darurat perang mengantisipasi dampak ekonomi dari Covid-19 yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020. Itu kan untuk ekonomi," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, kebijakan lockdown seluruh wilayah semestinya sudah dilakukan sejak awal pandemi. Bahkan hal tersebut juga sudah diingatkan oleh para ahli kesehatan.

"Pesannya bahwa penyelesaian kesehatan ini adalah prasyarat untuk memulihkan ekonomi," kata dia.