Salin Artikel

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus Covid-19 terus meningkat setelah libur Lebaran. Dalam sehari, kasus bertambah di kisaran angka belasan ribu.

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Rabu (23/6/2021) menunjukkan, sebanyak 15.308 orang terkonfirmasi positif virus corona.

Angka tersebut merupakan rekor jumlah kasus harian selama pandemi melanda Indonesia.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.033.421 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Presiden Jokowi pun angkat bicara terkait hal ini. Ia mewanti-wanti masyarakat untuk waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona.

Jokowi mengingatkan Covid-19 nyata dan sangat mungkin menyerang siapa saja.

Tetap di rumah

Jokowi menyampaikan, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa waktu belakangan sangat drastis. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya penyebaran varian baru virus corona.

Hal itu berakibat pada peningkatan keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19. Jokowi meminta masyarakat tetap berada di rumah jika tak ada kebutuhan yang mendesak.

"Saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak," kata Jokowi, dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Jokowi juga mengimbau masyarakat terus menerapkan 3M yakni memakai masker ketika keluar rumah atau berada di keramaian, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak atau mencegah kerumunan.

Dukung vaksinasi

Bersamaan dengan itu, Jokowi meminta masyarakat yang sudah mendapat giliran vaksinasi tak menolak vaksin. Ia menegaskan, tidak ada satu pun agama yang melarang vaksin Covid-19.

"Ini demi keselamatan kita," ujarnya.

Jokowi mengatakan, vaksin merupakan upaya terbaik yang saat ini tersedia untuk menangani pandemi.

Semakin cepat vaksinasi rampung, herd immunity atau kekebalan komunal diharapkan dapat segera terbentuk.

"Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap disiplin dan menjaga diri terutama memakai masker," kata dia.

Tak pandang bulu

Jokowi menyebut, disiplin protokol kesehatan harus diterapkan seluruh pihak.

Sebab, pandemi virus corona nyata dan tak mengenal diskriminasi status ekonomi, agama, maupun suku bangsa.

"Penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang, tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya, agamanya, maupun suku bangsanya, semuanya dapat terkena," ucap Jokowi.

"Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan berdisiplin menjaga diri kita, bisa kena," tuturnya.

Presiden menyebut, upaya penanganan wabah corona butuh peran semua pihak. Tanpa kesatuan, kata dia, Indonesia tidak akan mampu menghentikan laju penularan virus corona.

PPKM mikro, bukan lockdown

Selain penekanan protokol kesehatan, pemerintah juga melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro untuk menghadapi lonjakan Covid-19.

Jokowi mengatakan, PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menangani pandemi di Tanah Air.

"Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," katanya.

Dengan memburuknya situasi pandemi, Jokowi mengaku menerima banyak masukan, baik dari pribadi, kelompok, maupun masyarakat.

Salah satu usulan yang ia terima yakni mengenai pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown.

Pemerintah pun telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, juga pengalaman-pengalaman dari negara lain.

Dari situ, disimpulkan bahwa PPKM skala mikro masih jadi kebijakan yang paling tepat.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat.

"Untuk itu tidak perlu dipertentangkan," tegasnya.

Jokowi meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempertajam penerapan PPKM mikro serta mengoptimalkan posko-posko penanganan Covid-19 yang telah dibentuk di masing-masing desa atau kelurahan.

"Mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/06283041/lonjakan-kasus-covid-19-dan-wanti-wanti-jokowi-soal-disiplin-protokol

Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke