Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Menurut Dasco, semi-lockdown dapat dilakukan di hari libur karena tidak akan berpengaruh banyak terhadap roda perekonomian.

"Saya usulkan juga kepada pemerintah, karena Sabtu-Minggu itu kan roda perekonomian terutama perkantoran dan lain-lain tutup, kalau bisa dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau katakanlah semi-lockdown untuk hari libur," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/6/2021), dikutip dari keterangan video.

Politikus Partai Gerindra itu berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat dapat tetap berada di rumah masing-masing ketika hari libur.

Dasco mengaku belum bisa memastikan apakah usulannya itu akan lebih efektif dibandingkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang jadi pilihan pemerintah karena lonjakan kasus Covid-19 sedang tinggi.

"Makanya kita perlu mengambil langkah, kalau perlu dikombinasi antara keduanya supaya apapun yang kita lakukan itu bagaimana caranya menekan laju Covid terutama di DKI ini," kata dia.

Di samping itu, ia mendorong pemerintah untuk menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan, khususnya untuk dua pekan ke depan.

Sebab, menurut Dasco, dua pekan ke depan menjadi masa yang penting untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi akan mencapai titik tertinggi pada Juli 2021 mendatang.

"Kalau perlu memang sanksinya agak tegas, supaya dalam dua pekan ke depan ini kita bisa sama-sama menekan laju Covid," ujar Dasco.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan penguatan implementasi PPKM berskala mikro dan percepatan vaksinasi untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai mengikuti rapat terbatas secara virtual dengan Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian, Kepala BNPB, Panglima TNI dan Kapolri, Senin (21/6/2021).

"Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM mikro. Dan yang kedua kita harus mempercepat vaksinasi," ujar Budi, dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Budi menjelaskan, dalam penguatan PPKM mikro, mobilitas masyarakat akan dibatasi sebesar 75 hingga 100 persen di daerah zona merah. Pembatasan mobilitas ini tergantung pada kondisi daerah dan jenis kegiatan masyarakatnya.