Fraksi Golkar di MPR Dukung Sikap Jokowi Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Idris Laena mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang menolak perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut Idris, wacana perubahan masa jabatan presiden itu patut ditolak karena tidak sesuai dengan amanat reformasi.

"Kita patut mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi menolak tiga periode," kata Idris dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021).

Idris pun menyambut baik hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan 74 persen responden menginginkan agar masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode.

Survei itu juga menunjukkan bahwa mayoritas warga berpendidikan tinggi menolak gagasan pencalonan kembali Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Ia menilai, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat ingin agar konstitusi dijalankan secara konsekuen.

"Karena itu, penegasan Jokowi yang menyatakan bahwa yang menginginkan maju kembali yang ketiga kalinya, ingin menjerumuskan saja, bisa saja menjadi kenyataan," ujar dia.

Survei yang sama juga menunjukkan bahwa 84,3 responden ingin pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung, bukan oleh MPR.

Menurut Idris, hal itu menggambarkan bahwa rakyat ingin mengekspresikan pilihan politiknya kepada orang yang mereka anggap tepat.

"Jika presiden dipilih oleh MPR, tentu menjadi bentuk kemunduran demokrasi," ujar dia.

Isu perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode kembali berhembus setelah sebuah komunitas relawan bernama Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 yang menginginkan Jokowi dan Prabowo berpasangan dalam Pilpres 2024.

Kendati mengusung Jokowi untuk kembali maju dalam Pilpres selanjutnya, Sekretaris Jenderal Jok-Pro 2024 Timothy Ivan Triyono menampik bahwa gagasan utama yang digaungkan komunitasnya adalah Jokowi-Prabowo, bukan Jokowi tiga periode.

"Terlepas dari konsekuensi logisnya ya Jokowi harus tiga periode kalau mau Jokowi dipasangkan dengan Prabowo di 2024," ucap dia saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Sementara, hasil survei yang diselenggarakan SMRC menunjukkan, mayoritas responden sepakat bahwa masa jabatan presiden maksimal dua periode harus dipertahankan.

"Sebanyak 74 persen menyatakan masa jabatan presiden hanya dua kali harus dipertahankan. Hanya 13 persen menyatakan harus diubah," kata Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando dalam konferensi pers secara daring, Minggu (20/6/2021).