Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan alasan munculnya pertanyaan pilih Pancasila atau agama dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TWK merupakan persyaratan yang harus dijalani pegawai KPK dalam proses alih status kepegawaian menjadi ASN.

Bima mengatakan peserta TWK yang mendapat pertanyaan memilih Pancasila atau agama dari asesor ialah mereka yang hasil indeks moderasi bernegaranya (IMB-68) dan profiling-nya jeblok.

"Ini sebetulnya pertanyaan berat. Kalau ada seseorang yang ditanya asesor pilih Al Quran atau Pancasila maka dia termasuk kategori berat," kata Bima, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (20/6/2021).

Ia mengatakan pertanyaan tersebut digunakan asesor karena pertanyaan itu paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris.

Sehingga, para asesor akan melihat respons dari peserta TWK yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau agama.

Jika seseorang memiliki pemahaman agama atau Pancasila yang terbatas maka dengan cepat akan menjawab agama.

Namun, jika peserta tersebut memiliki pemahaman agama yang lebih baik, ia akan bingung karena dalam agama ada unsur Pancasila dan Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama.

"Jadi kebingungan inilah yang ditangkap oleh asesor sehingga mengetahui seseorang berada di level mana," ujar Bima.

Oleh karena itu, Bima menegaskan makna dari pertanyaan memilih Pancasila atau agama dalam TWK sejatinya bukan perkara peserta harus memilih Pancasila atau agama. Pertanyaan tersebut diberikan dengan tujuan melihat respons dari peserta.

"Perlu diketahui sebenarnya yang ingin dilihat asesor adalah respons dari pertanyaan, bukan jawabannya," kata Bima.

Adapun penyelenggararan TWK dianggap bermasalah dari berbagai sisi. Salah satu yang diungkapkan oleh para pegawai KPK adalah adanya permintaan untuk memilih agama atau Pancasila.

Selain itu pertanyaan yang diajukan asesor dalam TWK juga dianggap menyinggung ranah privat, kebebasan berpikir dan beragama.

Pertanyaan itu terkait dengan apakah menjalankan Shalat Qunut, bagaimana tanggapan tentang seks bebas, kaum LGBT, dan lain sebagainya.

Hingga saat ini polemik tentang TWK masih terus terjadi. Banyak pihak meminta agar Presiden mengambil sikap tegas untuk tetap mengangkat 51 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK untuk tetap menjadi ASN dan bekerja di KPK.