Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka dalam perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.

Keempat tersangka tersebut yakni Fahrurrozi, Arrakhmat Eka Putra, Wiwid Iswhara dan Zainul Arfan.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto mengatakan, perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017.

“KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 18 orang dan saat ini telah diproses dalam persidangan,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (17/6/2021).

Para tersangka tersebut terdiri dari gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD dan pihak swasta.

Mereka yang telah menjadi tersangka yakni Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saifudin.

Selain itu, KPK juga menetapkan tujuh mantan Anggota DPRD Jami yaitu Supriono, Sufardi Nurzain, Muhammdiyah, Zainal Abidin, Elhehwi, Gusrizal dan Effendi Hatta.

Kemudian, KPK menetapkan eks Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, serta dua Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi sebagai tersangka.

Tersangka lainnya yakni pihak swasta bernama Joe Fandy Yoesman alias Asiang, Fraksi Restorasi Nurani bernama Cekman, Fraksi PKB bernama Tadjudin Hasan dan Fraksi PPP bernama Parlagutan Nasution.

Dalam perkembangannya KPK mengungkap praktik uang “ketok palu” dalam pengesahan RAPBD TA 2018.

Praktek tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018 namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

“Para unsur Pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang 'ketok palu', menagih kesiapan uang 'ketok palu', melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut dan meminta jatah,” kata Setyo.

Setyo menyebut, terkait proyek tersebut, setiap orang menerima uang sekitar Rp 100 juta hingga Rp 600 juta.

Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi, kata Setyo, diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait pengesahan RAPBD Jambi.

Mereka juga membahas dan menagih uang 'ketok palu', menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi.

“Dan menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta atau Rp 200 juta,” ujar Setyo.

Setyo mengungkapkan bahwa khusus untuk para tersangka yang duduk di Komisi III diduga telah menerima sejumlah uang.

Fahrurrozi menerima sejumlah sekitar Rp 375.000.000, Arrakhmat Eka Putra menerima sejumlah sekitar Rp 275.000.00, Wiwid Iswhara menerima sejumlah sekitar Rp 275.000.000 dan Zainul Arfan menerima sejumlah sekitar Rp 375.000.000.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan empat tersangka masing-masing selama 20 hari pertama, mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021.

Fahrurrozi dan Arrakhmat Eka Putra ditahan pada Rutan KPK Kavling C1. Sedangkan Wiwid Iswhara dan Zainul Arfan ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

Adapun keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.