Sambangi Komnas HAM, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Jelaskan Proses TWK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyambangi Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (17/6/2021).

Adapun kedatangan Ghufron untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM pada proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

"Sekali lagi, Saya jelaskan tadi TWK itu adalah tools atau prosedural untuk menguji pemenuhan syarat tentang kesetiaan terhadap Pancasila, NKRI, Undang-Undang dasar 1945 dan pemerintahan yang sah," kata Ghufron di Kantor Komnas HAM, Kamis.

Ghufron menyebut, TWK merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sedangkan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga yang melaksanakan TWK pegawai KPK tersebut.

"Kemudian yang memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) semuanya dari asesor yang ditunjuk oleh BKN, kami kemudian mendiskusikan hasilnya," ujar Ghufron.

Ghufron pun menjelaskan bahwa KPK menerima hasil TWK yang di dalamnya terdapat pegawai yang MS dan TMS pada tanggal 5 Mei 2021 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun dalam putusan MK nomor 70 PUU tahun 2019 tentang uji materi terhadap Undang-Undang KPK disebutkan bahwa peralihan status pegawai KPK harus dilakukan secara hukum dan tidak boleh merugikan kepentingan pegawai apapun metode dan caranya.

"Itu sudah menjadi bahasan di kami, tetapi sekali lagi, dari tanggal 5 sampai tanggal 25 Mei ketika kami rapat untuk menindaklanjuti arahan presiden dan rakor (rapat koordinasi) di BKN Itu semua dibahas," kata Ghufron.

"Kami memperjuangkan 75-nya untuk masuk sebagai ASN semuanya, tetapi BKN berlandaskan bahwa pasal 69 c mengatakan bahwa ASN dapat diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ketentuan perundang-undangan itu yang mensyaratkan TWK," tutur Ghufron.

Sebelumnya, Komnas HAM juga sudah melakukan permintaan keterangan terhadap Dinas Psikologi TNI AD pada Rabu (16/6/2021).

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, permintaan keterangan tersebut telah dilakukan sejak pukul 10.00-15.30 WIB.

"Komnas HAM RI telah melakukan permintaan keterangan terhadap Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan instansi terkait lainnya pada hari ini," kata Anam, dalam keterangan tertulis, Rabu.

Dari hasil pemeriksaan itu, kata Anam, Komnas HAM mendapat berbagai penjelasan terkait instrumen asesmen, pelaksanaan asesmen, dan mekanisme penilaian.

Komnas HAM pun menyampaikan terima kasih atas sikap kooperatif dan kerja sama dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, serta instansi terkait lainnya.

"Dalam kesempatan ini, Komnas HAM RI berharap instansi terkait lainnya dapat turut kooperatif dan bekerja sama dengan baik demi semakin terangnya peristiwa," kata Anam.

Seperti diketahui, Komnas HAM menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran HAM dari sejumlah pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Komnas HAM, kemudian, memproses laporan tersebut dengan memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam TWK.