BPK: Indonesia Belum Miliki Ekosistem Kesehatan yang Kuat untuk Layani Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan, Indonesia belum memiliki ekosistem kesehatan yang kuat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hal itu berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan sejak 2015-2019 atas program Jaminan Kesehatan Nasional dan BLUD Rumah Sakit pada pemerintah daerah, serta Pendapat BPK atas program JKN yang disampaikan pada awal 2021.

“Terdapat temuan yang signifikan yang menjadi sorotan BPK yaitu Indonesia belum memiliki ekosistem kesehatan yang cukup kuat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Agus, dalam Webinar bertajuk Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pascapandemi Covid-19, secara virtual, Kamis (17/6/2021).

Menurut Agus, hal tersebut menjadi penyebab ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Agus menuturkan, kesiapan eksosistem kesehatan di Indonesia harus mendapat perhatian semua pihak guna mengantisipasi adanya wabah atau kejadian kesehatan yang tak diinginkan di masa depan.

“Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama baik di pusat maupun di daerah, bagaimana skala prioritas program kesehatan dan memperbaiki ekosistem kesehatan kita agar lebih tangguh lebih kuat dalam mengantisipasi pandemi dalam skala di masa akan datang,” ujar dia.

Kemudian, pada semester 2 tahun 2020, BPK juga mencatat sejumlah permasalahan di tingkat pemerintah daerah terkait penanganan Covid-19.

Selain itu, menurut Agus, ada pula masalah lain seperti pelaksaaan rasionalisasi pendapatan dan belanja daerah, strategi dan kebijakan penanganan dampak ekonomi yang kurang memadai, penyaluran bantuan sosial dan stimulus modal kerja yang terlambat dan tidak tepat sasaran.

“Kemudian masih terdapat kelemahan pada pelaksanaan testing testing and treatment dan edukasi sosialisasi mengenai Covid-19 pada masyarakat,” ucap dia.