Salin Artikel

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Berani Putuskan Lockdown 1 Wilayah jika Diperlukan

Hal itu menurutnya perlu dilakukan pemimpin guna mencegah situasi lebih buruk akibat lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Pemimpin harus berani ambil risiko. Bila memang pilihannya harus me-lockdown suatu wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Lestari mengatakan hal tersebut saat menjadi narasumber acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Selasa.

Ia mengatakan, saat ini di sejumlah daerah terjadi tren peningkatan kasus positif Covid-19 yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.

"Para pemimpin harus berani membuat pilihan demi keselamatan seluruh warga," ujarnya.

Di sisi lain, Lestari juga menyinggung persoalan kebangsaan yang terjadi saat ini, salah satunya adalah pandemi Covid-19.

Namun, krisis kebangsaan menurutnya tak hanya itu. Sebab, masih ada krisis kebangsaan seperti dampak globalisasi, dan revolusi industri 4.0.

Perlu diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan pasca libur Lebaran 2021.

Tiga minggu usai Lebaran kasus virus corona tercatat kenaikan lebih dari 50 persen.

"Di tahun ini terjadi kenaikan sebesar 53,4 persen pada tiga minggu setelah periode Idul Fitri," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (9/6/2021).

Penambahan kasus harian pun terus meningkat. Beberapa hari terakhir kasus Covid-19 bertambah lebih dari 8.000 kasus setiap harinya.

Kondisi ini diperkirakan masih akan terjadi 5-7 minggu pasca Lebaran atau akhir Juli 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/10095311/pimpinan-mpr-minta-pemerintah-berani-putuskan-lockdown-1-wilayah-jika

Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke