Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus GKI Yasmin, Bona Sigalingging, berharap Presiden Joko Widodo mengoreksi kebijakan Wali Kota Bogor Bima Arya soal relokasi atau hibah lahan dalam penyelesaian polemik penyegelan tempat ibadah.

Bona menilai, kebijakan merelokasi gereja justru semakin memperkuat diskriminasi dan intoleransi. Selain itu, kebijakan Bima Arya dianggap tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI.

“Kepada Presiden Joko Widodo, kami kembali berharap, koreksilah kepala daerah yang gagal mematuhi hukum dan konstitusi seperti Nawacita Bapak Presiden,” kata Bona dalam konferensi pers, Selasa (15/6/2021).

“Hentikanlah segera diskriminasi dan intoleransi serta pembangkangan hukum yang dilakukan (Pemerintah) Kota Bogor selama bertahun-tahun,” imbuh dia.

Kasus penyegelan tempat ibadah yang terjadi sejak belasan tahun silam ini bermula dari penolakan kelompok tertentu mengenai keberadaan gereja.

Wali Kota Bogor saat itu, Diani Budiarto, memerintahkan Satpol PP Kota Bogor untuk melakukan penyegelan. Gereja yang disegel terletak di Jalan KH Abdullah bin NUh Kav 31, Taman Yasmin, Bogor.

Setelah itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memenangkan pihak GKI Yasmin dalam sengketa terebut.

Bahkan, MA juga menolak PK yang diajukan Pemkot Bogor dan menyatakan bahwa IMB milik GKI Yasmin sah, melalui keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010.

Namun, Diani justru mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011.

Alasan Diani tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya dugaan pemalsuan tanda tangan terkait permohonan IMB.

Kemudian, Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011, yang juga menyatakan sahnya IMB gereja GKI Yasmin.

Belakangan, Pemkot Bogor menghibahkan lahan seluas 1.668 meter persegi untuk pembangunan gereja. Lahan itu berjarak sekitar 2 kilometer dari gedung gereja yang disegel.

Bona berpandangan, upaya relokasi ini akan menjadi preseden buruk dalam penyelesaian kasus terkait intoleransi. Sebab, kelompok minoritas cenderung dipinggirkan.

“Relokasi ini akan menjadi contoh buruk penyelesaian kasus intoleransi serta kepatuhan hukum dan konstitusi di Indonesia,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Bona mendesak Bima Arya untuk segera membuka segel GKI Yasmin. Ia meminta Bima Arya mematuhi putusan MA dan rekomendasi Ombudsman RI.

“Bukalah segera segel ilegal yang sampai sekarang masih dipasang di gereja GKI Yasmin. Putusan MA dan rekomendasi Ombudsman seharusnya dilaksanakan oleh pejabat publik yang bersangkutan,” tegas Bona.

Sebelumnya, saat penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Lahan, di GKI Pengadilan, Minggu (13/6/2021), Bima berharap konflik bisa tuntas dan tidak ada lagi cap intoleransi yang dialamatkan kepada warga Kota Bogor.

Bima menuturkan, banyak proses yang telah dilalui dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut.

Berdasarkan catatannya, ada sekitar 30 pertemuan resmi dan 100 pertemuan informal yang telah digelar demi mencari ujung penyelesaian.

Selanjutnya, kata Bima, Pemkot Bogor akan menunggu kelengkapan berkas dari pihak GKI untuk menerbitkan surat izin mendirikan bangunan (IMB).

Ia juga memastikan, pemkot akan terus mengawal, tidak saja dalam penerbitan IMB tetapi juga sampai penyelenggaraan ibadah di gereja yang baru.

"Sejak hibah ini ditandatangan maka lahan tersebut resmi milik GKI. Setelah ini Pemkot Bogor menunggu kelengkapan berkas dari pihak GKI untuk menerbitkan IMB. Ketika berkas itu disampaikan maka akan langsung penerbitan IMB," kata Bima.