Salin Artikel

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Sebanyak 12,6 persen responden mengaku sangat puas, sedangkan 63,0 persen cukup puas.

"Tingkat kepuasan publik atau approval rating pada Presiden Jokowi sekarang ini mayoritas 75,6 persen, sangat atau cukup puas," kata Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad melalui konferensi pers daring, Minggu (13/6/2021).

Selanjutnya, responden yang merasa kurang puas terhadap kinerja presiden mencapai 20,1 persen. Lalu, yang sangat tidak puas sebesar 3,3 persen.

Dibandingkan survei yang digelar pada 28 Februari-8 Maret 2021, terjadi penurunan tingkat kepuasan masyarakat.

Pada periode tersebut, responden yang merasa sangat puas pada kinerja Jokowi secara umum sebesar 16,5 persen.

Kemudian, yang merasa cukup puas 60,5 persen, kurang puas 19,9 persen, dan sangat tidak puas 2,4 persen.

"Ada sedikit penurunan kepuasan dalam 2-3 bulan terakhir," ujar Saidiman.

Sementara itu, ketika ditanya tentang kepuasan terhadap kerja pemerintah pusat menangani Covid-19, sebanyak 8,1 responden mengaku sangat puas, 53,7 responden cukup puas, 30,6 responden kurang puas, dan 4,8 merasa sangat tidak puas.

Lalu, terkait kepuasan terhadap kerja pemerintah pusat menangani pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, responden yang merasa sangat puas hanya 5 persen, cukup puas sebanyak 47 persen, kurang puas 38 persen, dan tidak puas sama sekali sebesar 5 persen.

"Mayoritas warga menilai positif kinerja Presiden Jokowi secara umum (76 persen), dan secara lebih khusus dalam mengatasi Covid-19 (62 persen) dan krisis ekonomi (52 persen)," kata Saidiman.

Survei ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak atau melalui metode multistage random sampling. Responden terpilih mengikuti wawancara yang digelar selama 21-28 Mei 2021.

Adapun margin of error pada survei ini kurang lebih sebesar 3,05 persen. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/13/19270071/survei-kepuasan-masyarakat-terhadap-kinerja-jokowi-turun-jadi-756-persen

Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke