Salin Artikel

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Jakarta, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, pemberantasan pungli di Indonesia sudah jarang terdengar dalam beberapa tahun terakhir.

Padahal, sejak Oktober 2016, pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah berjanji akan memberantas pungli secara masif.

"Sudah lama enggak ada gerakannya. Sudah lama enggak kedengaran. Saya sudah mundur tiga-empat tahun yang lalu. Saya pernah ikut rapat dua-tiga kali, setelah itu saya enggak ikut lagi," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (12/6/2021).

Agus berpendapat Satgas Saber Pungli yang telah dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 pada tanggal 21 Oktober 2016 itu tidak berjalan efektif. Hal ini dikarenakan pungli  masih marak terjadi.

Terbaru, Presiden Joko Widodo sendiri yang menemukan langsung adanya pungli di Tanjung Priok pada hari Kamis (10/6/2021).

Justru, menurut Agus, kasus pungli secara nasional mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh politik.

"Korupsi naik terus, kalau itu berhasil, kan korupsi hilang, ini kan enggak. Yang di KPK, Kejaksaan, Bareskrim naik terus," ucap dia.

"Terlepas dari siapa dia yang korupsi. Menurut saya enggak ada kemajuannya. Menurut saya makin tinggi karena kecampur urusan politik," ucap Agus.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/12/16382041/pengamat-nilai-pemberantasan-pungli-era-jokowi-lama-tak-terdengar

Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke