Orasi Profesor Kehormatan Megawati, Pernah Dicap Komunis hingga Bicara Pencitraan...

Ketua Umum PDI-P itu ditetapkan sebagai Profesor Kehormatan berdasarkan surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nomor 33271/MPK.A/KP.05.00/2021.

"Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 diangkat dalam jabatan Profesor dalam Ilmu Kepemimpinan Strategik ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2021," kata Sekretaris Senat Unhan RI saat membacakan surat keputusan di Unhan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Resminya Megawati menyandang status Profesor Kehormatan juga disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Ketua Senat Unhan RI Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian yang mengukuhkan Megawati menjelaskan pertimbangan pemberian gelar Profesor Kehormatan tersebut.

Menurut dia, Megawati dinilai berhasil mengatasi krisis multidimensional saat menjadi Presiden kelima RI, sehingga gelar kehormatan pantas disematkan.

Tak sampai di situ, Megawati juga mendapat banyak rekomendasi sejumlah guru besar, baik luar maupun dalam negeri.

Kemudian, Megawati dinilai sukses menuntaskan konflik sosial di era pemerintahannya, seperti penyelesaian konflik Ambon dan Poso, pemulihan pariwisata pasca-Bom Bali, hingga penanganan permasalahan TKI di Malaysia.

Meraih gelar Profesor Kehormatan, Megawati menyampaikan beberapa orasi ilmiah di Unhan.

Pernah dicap komunis

Pada orasi ilmiahnya, Megawati mengaku pernah dicap sebagai komunis. Ia pun menceritakan secara detail bagaimana pengalamannya tersebut.

Awal mula, Megawati menyebut ia pernah diundang Presiden Republik Rakyat China (RRC) Xi Jinping untuk memberikan sambutan di hari ulang tahun RRC.

"Saya diundang ini sama Presiden Xi Jinping, ulang tahun Partai Komunis-nya, untuk memberikan sambutan, itu Partai Komunis RRC, kalau nanti saya dibilang gini, 'betul enggak, Bu Mega tuh kan komunis’. Saya kan selalu dibilang gitu kan," ujar Megawati saat menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021).

"Sampai saya waktu jadi anggota DPR aja sudah distempel itu (komunis)," tuturnya.

Ia mengaku heran tetap dicap komunis. Padahal, menurutnya, ia sudah lolos penelitian khusus (litsus) saat masa Orde Baru.

"Kan membingungkan kan kalau mengatakan saya komunis, saya komunis," ucap putri Presiden Soekarno ini.

Kepemimpinan strategis

Masih menyampaikan orasi ilmiah, Megawati juga menceritakan pandangannya terkait kepemimpinan strategis.

Ia menyampaikan, kepemimpinan strategis tidak hanya diukur dari keberhasilan di masa lalu, tetapi juga harus berkorelasi dengan masa kini.

Ia menuturkan, setidaknya ada tiga perubahan yang kerap mendisrupsi kehidupan manusia.

Pertama, dia berpendapat bahwa perubahan teknologi pada tataran kosmik sebagai bauran kemajuan terkait ilmu dasar seperti fisika, biologi, matematika, dan kimia.

Megawati pun mengingatkan agar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus ikut menjadi bagian bagi perdamaian umat manusia.

"Yang menjadi mata air bagi kemunculan teknologi baru yang tidak pernah sebelumnya terbayangkan seperti rekayasa,” ujarnya.

Megawati menyinggung akan perubahan teknologi di bidang genetika, seperti rekayasa kloning salah satunya. Kendati demikian, Megawati menyadari bahwa dirinya belum setuju dengan isu terkait kloning makhluk hidup lantaran mengancam nilai kemanusiaan.

"Namun, aplikasi teknologi kloning tanpa landasan etika dan moral akan membawa dampak yang mengancam kemanusiaan," ujar dia.

Megawati juga menyinggung perubahan kemajuan teknologi yang berpotensi mendisrupsi kehidupan manusia lainnya, yaitu bidang realitas virtual.

Menurut dia, bidang realitas virtual akan berdampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat.

"Teknologi ini pada gilirannya akan memungkinkan seseorang untuk hadir di dua tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan," ujar dia.

Singgung pencitraan

Megawati juga menekankan, kepemimpinan strategik tak bisa berdiri atas dasar pencitraan. Menurutnya, kepemimpinan strategik harus turun langsung ke lapangan dengan rakyat kecil.

Ia pun mengutip peneliti asal Amerika Serikat Jim Collins yang menyebut kepemimpinan strategik berprinsip membangun organisasi jauh lebih penting daripada sekadar popularitas diri.

Ketum PDI-P itu mengingatkan, kepemimpinan strategik membutuhkan kerja turun ke bawah di mana langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Sebab, ukuran kemajuan suatu bangsa, parameter ideologis justru diambil dari kemampuan negara di dalam mengangkat nasib rakyat yang paling miskin dan terpinggirkan," ujar Megawati.

"Itulah tanggung jawab etik dan moral terbesar seorang pemimpin: menghadirkan terciptanya keadilan sosial," kata dia.

Oleh karena itu, Megawati mengajak seluruh elemen di jajaran pemerintahan untuk mengambil hikmah dari kepemimpinan strategik guna melayani rakyat.

Sulit disiplin, tetapi gotong royong tinggi

Masih menyampaikan orasi ilmiah, Megawati menilai bahwa orang Indonesia banyak yang sulit untuk disiplin.

Akan tetapi, orang Indonesia disebut Megawati memiliki nilai gotong royong yang tinggi, terlebih di masa pandemi Covid-19.

Atas dasar tersebut, kata dia, Indonesia termasuk salah satu negara yang mampu bertahan menghadapi pandemi Covid-19.

"Kita ini boleh dipikir masih bisa bertahan lho kalau urusan itu kena penyakitnya. Saya bilang kepada Pak Jokowi, orang Indonesia itu sekarang memang enggak bisa disiplin, Pak, karena mereka membuat, apa barangkali, dari ilmu psikologi sedang merasakan kemerdekaannya," tutur Megawati.

Terkait sifat gotong royong yang tinggi, Megawati mengambil contoh masih banyaknya kelompok masyarakat muda yang patungan mengumpulkan uang untuk diberikan sumbangan kepada masyarakat kecil di tengah pandemi.

"Belum lagi saya lihat anak-anak muda seperti bikin grup-grup gitu, bikin nasi-nasi bungkuslah, iuran uangnya, lalu mencari seperti pemulung, itu saya lihat loh, bukannya tidak saya lihat. Yang namanya gotong royong itu memang budaya kita," tuturnya.