Profesor dari Jepang Rekomendasikan Megawati Diberi Gelar Guru Besar Kepemimpinan Strategis

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan dari Profesor Mizuno menyusul rencana Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan memberikan gelar profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap kepada Ketua Umum PDI-P itu.

"Karena ia (Megawati) telah diakui sebagai pemimpin politik nasional yang sukses untuk demokratisasi di Indonesia, dan pembangunan kelembagaan di tingkat pemerintahan," ujar Mizuno dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Mizuno Kosuke yang merupakan emeritus of development studies di Universitas Kyoto tersebut mengatakan, Megawati adalah perempuan yang tercatat sebagai Presiden sekaligus Wakil Presiden perempuan pertama di Indonesia.

Megawati juga dinilainya berhasil memimpin partai politik sejak tahun 1993 hingga saat ini.

Mizuno mengatakan, dari perspektif ilmu politiknya, ia percaya pemerintahan dan kepemimpinan Megawati sebagai kepala negara dan pemerintahan merupakan implementasi nyata kepemimpinan politik.

"Peran pentingnya menonjol sebagai pemimpin regional dalam membawa negara dan pemerintahan Indonesia ke tingkat pencapaian kepemimpinan. Tidak hanya di tingkat regional tetapi juga di tingkat global," kata dia.

Megawati pun dinilianya istimewa karena berhasil melalui segala rintangan politik meski ditentang rezim saat itu, yakni Presiden Soeharto.

Megawati yang pernah diserang polisi dan tentara pada peristiwa 27 Juli 1996 itu tetap berhasil menjadi ketua dan melindungi partainya dengan baik.

Mizuno pun menilai usaha Megawati tersebut sangat berani dan berarti dalam proses demokratisasi di Tanah Air.

"Usahanya mendapat simpati dan dukungan tidak hanya dari anggota PDI-P, tetapi juga dari masyarakat Indonesia," kata dia.

Oleh karena itu, Mizuno menilai bahwa Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap rezim otoriter Presiden Soeharto. 

Ia juga mengakui prestasi Megawati ketika menjabat di eksekutif dengan membangun berbagai kelembagaan demokratisasi, mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Penjamin Simpanan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Megawati mewarisi dan mampu mempertahankan idealisme Soekarno, terutama rasa hormat dan simpati kepada rakyat jelata," ujar dia.

Simpatinya kepada rakyat diwujudkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya pembentukan Undang-Undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004 dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sebelumnya diberitakan, Universitas Pertahanan (Unhan) akan menganugerahi gelar profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap kepada Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri melalui sidang senat terbuka, Jumat (11/6/2021).

Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian mengatakan, pihaknya memberikan gelar tersebut karena Megawati dinilai berhasil mengatasi krisis multidimensi di era pemerintahannya.

"Unhan RI mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia," ujar Octavian dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).