Salin Artikel

Yasonna Sebut 151.563 WNA Masuk ke Indonesia Januari-Mei 2021, Paling Banyak dari China

"Pada tahun ini, mulai dari 1 Januari, pak ketua, sampai dengan 14 Mei, orang asing yang masuk itu 151.563 (orang)," kata Yasonna dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (9/6/2021).

Dikutip dari materi paparan Yasonna, WNA yang masuk ke Indonesia sepanjang 2021 umumnya berasal dari Cina (51.402 orang), Filipina (32.563), India (13.336), Jepang (8.711), dan Korea Selatan (8.703).

Di samping itu, Yasonna juga membeberkan, jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang masuk ke Indonesia sepanjang Januari-Mei 2021 sekira 351.000 orang, sedangkan jumlah WNI yang ke luar negeri sekira 221.000 orang.

Yasonna menuturkan, jumlah WNI dan WNA yang masuk ke wilayah Indonesia itu menurun drastis dibandingkan tahun 2019 ketika belum ada pandemi Covid-19.

Ia mencontohkan, jumlah WNA yang masuk ke Indonesia pada Mei 2019 sebanyak 1.740.261 orang, sedangkan pada Mei 2021 hanya berjumlah 103.594 orang.

"Jadi kita melihat bahwa ada penurunan yang sangat-sangat signifikan karena kita melakukan pembatasan yang sangat ketat," kata Yasonna.

Menurut Yasonna, turunnya jumlah kedatangan WNA dan WNI ke Indonesia memiliki dampak besar bagi kegiatan ekonomi di dalam negeri.

"Betul-betul memang angka yang itu tidak jumping lagi Pak, itu diving dan sebagaimana kita ketahui dampaknya juga bagi industri pariwisata dan lain-lain menjadi sangat terasa buat kita," kata dia.

Yasonna mengeklaim, penanganan orang asing dan WNI yang masuk ke Indonesia mengedepankan protokol kesehatan..

Ia menyebut, hal itu mengacu pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/11572301/yasonna-sebut-151563-wna-masuk-ke-indonesia-januari-mei-2021-paling-banyak

Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke