Moeldoko: Pembangunan Kawasan Pariwisata Super Prioritas Mandalika Akan Buka Banyak Lapangan Kerja Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pembangunan Mandalika, Lombok sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) akan memberikan efek keuntungan ganda bagi ekonomi rakyat di sekitarnya.

Salah satunya dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang punya potensi bisnis hingga Rp 109,1 miliar.

“Pengembangan DPSP ini akan membuka lapangan kerja baru. Akan ada banyak UMKM lokal yang terlibat langsung dalam menunjang wisata prioritas Mandalika,” ujar Moeldoko dikutip dari siaran pers Kantor Staf Presiden, Senin (7/6/2021).

Beberapa UMKM yang dimaksud antara lain UMKM penyewaan mobil, penyewaan motor, food and beverage (F&B), UMKM camping dan akomodasi homestay.

Dari daftar itu, kata Moeldoko, potensi bisnis paling besar berasal dari UMKM F&B yang mencapai Rp 80 miliar pada setiap event diadakannya lomba Superbike dan MotoGP.

Sementara potensi bisnis penyewaan mobil Rp 10,2 miliar, penyewaan motor Rp 1,8 miliar, UMKM camping Rp 3,8 miliar, dan akomodasi homestay Rp 13,3 miliar.

Potensi bisnis tersebut, merupakan hasil dari pengembangan DPSP Mandalika yang bernilai investasi Rp 4,54 triliun.

"Mulai dari pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, pembangunan kawasan, perluasan bandara, hingga pembuatan homestay," ungkap Moeldoko.

“Bahkan pengembangan DPSP Mandalika tidak hanya melibatkan BUMN, tapi perusahaan swasta lokal dan nasional,” lanjutnya.

Meski begitu, Moeldoko berpesan kepada pelaku UKM & MGPA, agar dilakukan riset pasar.

Kantor Staf Presiden akan mengawal secara khusus untuk memastikan progres pembangunan infrastruktur di lapangan berjalan sesuai target dan holistik.

“Sesuai harapan Presiden Joko Widodo. Pengembangan DPSP harus memberi kontribusi signifikan kepada daerah, khususnya masyarakat lokal,” ujar Moeldoko.

Selain itu, kata Moeldoko, KSP akan memastikan kawasan ini dipersiapkan dengan benar untuk menjadi satu magnet pariwisata baru di Indonesia.

Dia pun menilai perlunya disusun suatu narasi besar bersama mengkomunikasikan kemajuan dalam pengembangan Mandalika kepada publik.

“Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke Mandalika,” tambah Moeldoko.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan bidang Perekonomian Panutan S Sulendrakusuma menambahkan, keberadaan DPSP juga menjadi pendorong diimplementasikannya UU Cipta Kerja, terutama PP nomor 7 tentang Kemudahan Berusaha, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Mikro.

Terkait dengan kerja sama antara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN melalui anak perusahaannya Mandalika Grand Prix Association (MGPA), maka konsep kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil dan mikro dapat dilakukan.

“Kemitraan ini berupa kerja sama aspek pemasaran produk UMKM lokal ke pasar domestik dan internasional dengan brand MotoGP. Kemitraan ini juga dilakukan dalam bentuk pelatihan sehingga pelaku usaha kecil dan mikro dapat membuat desain produk dan mutu produk sesuai standar internasional,” tutur Panutan.

Panutan juga menekankan pentingnya keberlanjutan UMKM dari multiplier effect ekonomi mengingat event balap motor hanya dilakukan dua kali di tahun 2021-2022 yaitu Superbike dan MotoGP.

Pada tahun 2023 sampai 2026, secara bertahap akan ada penambahan rencana event olahraga otomotif lain seperti GT Championship atau Mini MotoGP.

"Di luar kegiatan tersebut diharapkan pemerintah, ITDC, dan masyarakat dapat menawarkan kegiatan pariwisata lain sehingga wisatawan dapat terus berkunjung sepanjang tahun. UKM juga dapat melakukan penjualan merchandise secara online,” tambah Panutan.

Pengembang DPSP Mandalika mengestimasi dapat menghadirkan hingga 150.000 sampai dengan 160.000 wisatawan saat perhelatan Moto GP 2022.

Belum lagi perhelatan Superbike pada November 2021 yang bisa menyerap 20.000 wisatawan. Dua ajang internasional itu pun diyakini bisa mendorong industri dalam negeri.

Beberapa di antaranya industri elektronik, pabrikan ban, penggunaan mobil safety/recovery, serta penggunaan mobil listrik yang digunakan di area sirkuit dan sekitarnya.

“Pemerintah siap mendorong penggunaan manufaktur produksi lokal dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN),” kata Panutan.