Saksi Sebut Fee Pengadaan Bansos Covid-19 Periode I Sebesar Rp 19,1 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 Matheus Joko Santoso mengatakan, realisasi fee dari vendor pada periode I, April-Juni 2020, sebesar Rp 19,1 miliar.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/6/2021).

"Realisasi yang saya terima dari fee setoran sejumlah Rp 14,014 miliar, sedangkan fee operasional adalah Rp 5,117 miliar, sehingga total putaran pertama fee-nya adalah Rp 19,132 miliar," ungkap Joko, dikutip dari Antara.

Dari keseluruhan fee itu, Joko mengaku telah menyetorkan Rp 11,2 miliar kepada Juliari.

"Yang sudah kita setorkan adalah Rp 11,2 miliar," sambungnya.

Adapun fee itu berasal dari pemotongan sebesar Rp 10.000 tiap paket bansos dan Rp 1.000 per paket untuk fee operasional.

Diketahui harga tiap paket bansos adalah Rp 300.000 dan diberikan dalam jumlah 1,9 juta paket.

"Yang sudah diserahkan ke Pak Juliari dalam lima kali penyerahan totalnya Rp 11,2 miliar, dan ada sisa Rp 2,815 miliar masih saya simpan. Sedangkan fee operasional yang sudah dipakai Rp 4,825 miliar sisanya masih ada Rp 292 juta," tutur Joko.

Joko menyebut, fee operasional yang terpakai digunakan untuk kebutuhan operasional pihak Kemensos dan para pejabatnya.

Selain itu, Joko juga mengakui melakukan sejumlah pembayaran menggunakan hasil fee operasional itu untuk sewa jet pribadi, juga membayar biaya swab test Covid-19 di lingkungan Kemensos.

"Hanya disampaikan secara umum terkait dengan pembayaran biaya-biaya operasional juga terkait penyerahan uang ke Pak Sekjen, ke Pak Adi dan saya, hanya disampaikan untuk itu," katanya.

"Seperti bayar sewa pesawat jet, juga bayar tes swab. Saat itu saya serahkan ke ajudan, Pak Eko Budi Santoso," sambung Joko.

Dalam keterangan Joko, Sekjen yang dimaksud adalah Sekjen Kemensos Hartono Laras serta yang disebut Kukuh adalah Tim Teknis Mensos Kukuh Ary Wibowo.

Dalam kasus ini, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Juliari menerima uang fee dana bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020 lalu sebesar Rp 32,48 miliar.

Uang itu diterima Juliari dari 109 perusahaan yang terlibat dalam pengadaan bansos.

Jaksa menduga uang itu digunakan untuk biaya operasional di Kemensos serta dibagikan ke sejumlah pejabat dengan jumlah yang berbeda-beda.

Dalam kesaksiannya, Joko juga menyebut bahwa dua orang anggota DPR dari fraksi PDIP terlibat sebagai koordinator yang bertugas membagikan kuota pengadaan bansos pada tiap-tiap vendor atau perusahaan.

Keduanya adalah Ketua Komisi III DPR Herman Hery, mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ikhsan Yunus.