Salin Artikel

Pengamat: Komitmen Pemerintahan Jokowi terhadap Agenda Antikorupsi Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com – Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, komitmen pemerintah di era Presdien Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemberantasan korupsi sangat lemah.

Arif berpandangan, sudah tidak ada harapan bagi pemberantasan korupsi dalam 3 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi.

“Dalam 3 tahun ke depan, saya sudah nggak punya harapan terhadap Jokowi di sektor pemberantasan korupsi. Kenapa begitu? Komitmen pemerintahan Jokowi terhadap agenda antikorupsi itu sangat lemah,” kata Arif dalam diskusi virtual, Jumat (4/6/2021).

Setidaknya, ada sejumlah hal yang membuat komitmen pemberantasan korupsi sangat lemah.

Pertama, Arif melihat, pelemahan pemberantsan korupsi lewat upaya revisi Undang-Undang KPK.

Awalnya, usulan revisi UU itu diusulkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2012. Namun, usulan tersebut selalu dapat digagalkan.

Namun, pada 2019 atau saat era kepemimpinan Presiden Jokowi, usulan itu dapat dieksekusi.

“Sebenarnya usulannya atau agenda untuk memasukkan revisi undang-undang KPK agar dalam prolegnas itu sudah sedikitnya dimulai dari 2012. Berarti sudah dari eranya SBY, tetapi langkah-langkah itu selalu berhasil kita semua jegal,” ucap Arif.

Arif juga menilai, saat ini KPK berusaha dilemahkan melalui proses alih status pegawai menjadi ASN seperti yang diamanatkan dalam revisi UU KPK.

“Sampai yang terakhir, bahwa terdapat apa pegawai KPK yang sudah dipecat sekarang ya karena karena terlibat di dalam makelar perkara, ya seringkali kita kenal sebagai makelar perkara,” ucap dia.

Kemudian, lemahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga tampak dengan adanya pemberian jabatan tertentu yang rawan konflik kepentingan.

“Mengherankan bahwa dalam rentang kira-kira 2 dekade setelah 1998, Presiden Jokowi justru memberikan jabatan-jabatan yang tidak proporsional antara lain kepada kepolisian ya, termasuk penunjukan Firli sebagai komisioner KPK,” ujar dia.

Selanjutnya, Arif menyoroti indeks persepsi korupsi (IPK) dalam skala internasional. Ia mengatakan saat ini Indonesia berada di urutan 83 dari 120 negara.

Ia juga mengatakan, penurunan IPK sudah terjadi untuk kedua kalinya. Karena itu, Arif menilai, pemerinatahan Jokowi turut ikut andil untuk menjelaskan hal tersebut.

“Bukan hanya itu, kalau diitung dalam dua dekade terakhir penurunan ini adalah penurunan yang kedua," tutur dia.

"Jadi pemerintahan Jokowi punya tanggung jawab untuk bisa menjelaskan kenapa kok kita mengalami penurunan,” imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/04/16535521/pengamat-komitmen-pemerintahan-jokowi-terhadap-agenda-antikorupsi-lemah

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Nasional
Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Nasional
Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.