Salin Artikel

Menpora Minta Presiden Jokowi Tak Dikaitkan dengan Polemik Ikon-Duta PON Papua

Terlebih, ia juga menepis kabar bahwa spekulasi mengatakan penunjukan Nagita Slavina atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Ini publik harus tahu. Pemerintah pusat tidak tahu menahu dengan keputusan ini. Kami tidak diajak untuk konsultasi. Menpora apalagi. Dan apalagi kalau ada yang mengaitkan bahwa ini adalah keinginan Presiden, sama sekali Presiden tidak tahu," kata Amali dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/6/2021).

Atas pernyataan itu, Amali menegaskan bahwa dugaan bahwa Kemenpora yang menunjuk Nagita Slavina menjadi Ikon PON XX Papua adalah tidak benar.

Menurut dia, pihak yang berwenang menunjuk ikon atau duta PON adalah PB PON XX Papua selaku panitia.

"Biar ini clear bahwa ini adalah benar-benar keputusan dari PB PON yang Ketumnya adalah Gubernur Papua," ucapnya.

Kendati demikian, Kemenpora akan melakukan komunikasi dengan PB PON XX Papua selaku panitia.

Ia menyinggung, dalam pembagian tugas, menentukan ikon atau duta adalah ranah dan kewenangan PB PON XX Papua.

"Tapi kalau sudah menyangkut area publik, yang akhirnya menjadi kontroversi. Kami pemerintah pusat tentu akan berkomunikasi. Kita akan ajak komunikasi," ujarnya.

Hal tersebut, tegasnya, juga bukan berarti Kemenpora akan menganulir keputusan PB PON menunjuk Nagita sebagai Ikon PON XX Papua.

Melainkan, lanjut dia, Kemenpora akan memberikan masukan agar penunjukan tersebut tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di publik.

"Bukan menganulir, kita ajak agar mereka yang putuskan sendiri bagaimana agar menjadi baik. Karena memang tujuannya bisa saja agar PON itu dikenal masyarakat luas (dengan penunjukan Nagita). Supaya publik tahu tentang PON ini semakin masih," kata dia.

"Tapi, kan kita tetap akan bicara dengan Ketua," tambah Amali.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/04/15370871/menpora-minta-presiden-jokowi-tak-dikaitkan-dengan-polemik-ikon-duta-pon

Terkini Lainnya

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadir Open House di Teuku Umar

Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadir Open House di Teuku Umar

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan Amicus Curiae ke MK

Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan Amicus Curiae ke MK

Nasional
Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Nasional
Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Nasional
Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat 'April Mop'

Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Nasional
Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halalbihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halalbihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans-Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans-Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke