Kementerian PPPA Desak KPI Evaluasi Tayangan Sinetron "Suara Hati Istri"

Hal tersebut disampaikan Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar menanggapi munculnya kecaman masyarakat terhadap sinetron yang dianggap tidak pantas itu.

"Menyayangkan tayangan tersebut dan berharap KPI dapat segera mengevaluasi tayangannya," kata Nahar kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021) malam.

Nahar mengungkapkan, pihaknya meyakini bahwa setiap tayangan yang disiarkan lembaga penyiaran TV bermaksud mendukung program pemerintah dan mengedukasi masyarakat.

Ini termasuk dalam upaya mencegah perkawinan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan kekerasan seksual.

Namun dalam sinetron itu, kata dia, yang disayangkan adalah skenario yang dibuat masih belum memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

"Sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terkait muatan atau skenario dalam tayangan tersebut," kata dia.

"Tayangan harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja dan wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja," ujar Nahar.

Pemeran utama sinetron itu diperankan anak di bawah umur yang menjadi istri ketiga. Dengan demikian, kata Nahar, maka sinetron itu juga dinilainya sebagai bentuk stimulasi pernikahan usia dini.

Nahar mengatakan, hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam tayangan tersebut, kata dia, tokoh Zahra yang diperankan aktris di bawah umur merupakan istri ketiga yang sering mendapatkan kekerasan psikis dari pemeran pria yang diceritakan menjadi suaminya.

Kekerasan psikis itu berupa bentakan dan makian serta pemaksaan melakukan hubungan seksual.

"Hal ini dianggap mempromosikan kekerasan psikis dan seksual terhadap anak dan bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C," ujar Nahar.

Sinetron itu juga disebutkannya berisiko mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perkawinan usia anak.

Ini termasuk kekerasan seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pasalnya, kata dia, pada tayangan tersebut diceritakan bahwa tokoh Zahra dinikahkan dengan alasan untuk membayar utang keluarganya.

"Jika nanti ditemukan kasus serupa di lapangan dan setelah digali peristiwa tersebut merupakan bentuk imitasi dari siaran TV, ini dapat memicu terjadinya berbagai pelanggaran hak anak," ucap dia.

Oleh karena itu, ia pun berharap KPI dapat segera bertindak mengevaluasi tayangan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, tayangan sinetron Suara Hati Istri menjadi viral karena tokoh "Zahra" yang merupakan istri ketiga dan diperankan oleh Lea Cirachel yang masih berusia 15 tahun.

Sedangkan di kehidupan nyata, usia Lea yang lahir 5 Oktober 2006 itu baru 15 tahun saat ini.

Sementara lawan mainnya, aktor Panji Saputra, yang memerankan karakter Pak Tirta, telah berusia 39 tahun.

Terlepas dari perbedaan usia yang cukup jauh, dalam sinetron tersebut, keduanya dikisahkan sebagai pasangan suami istri.

Banyak adegan dalam sinetron tersebut yang menjadi sorotan, seperti ketika Pak Tirta mencium kening Zahra atau ketika Pak Tirta mendekatkan wajahnya di perut Zahra yang sedang hamil.

Hal ini pun menjadi sorotan dari banyak pihak karena sinetron tersebut dianggap mempertontonkan isu pernikahan dini. KPI pun diminta bersikap atas kejadian tersebut.

"Sungguh miris ketika sebuah sinetron yang ditayangkan melalui saluran televisi nasional telah mendukung, melanggengkan, dan bahkan mendapatkan keuntungan (monetisasi) dari isu perkawinan anak alih-alih melakukan hal-hal yang dapat berkontribusi pada penghapusan kekerasan berbasis gender yang satu ini," tulis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) dalam keterangannya, Rabu.