Menteri PPPA: Ribuan Penyintas Kekerasan Seksual Masih Tunggu Keadilan

Ia mengatakan, meski telah ada beberapa undang-undang (UU) terkait kekerasan seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU Perlindungan Anak, tetapi UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tetap dibutuhkan.

“Saat ini, ribuan penyintas masih menunggu keadilan yang belum mereka dapatkan karena masih adanya celah dalam peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya," kata Bintang di Webinar Sosialisasi RUU PKS ‘Mencegah Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak’ yang diselenggarakan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), dikutip dari siaran pers, Rabu (2/6/2021).

Sistem hukum yang berlaku belum cukup sistematis dan menyeluruh untuk mampu mencegah, melindungi, memulihkan, dan memberdayakan penyintas kekerasan seksual.

Menurut Bintang, tanpa sistem pencegahan yang holistik, maka kelompok rentan lainnya terutama perempuan dan anak sedang terancam masa depannya.

Mereka pun, kata dia, menjadi sangat rawan sebagai penyintas selanjutnya.

Menurut Bintang, RUU PKS sangat dibutuhkan untuk mengisi celah hukum yang masih ada, seperti aspek pidana dan pemulihan.

Termasuk juga memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual.

“RUU PKS menjadi penting untuk segera disahkan agar dapat menutup dan menyempurnakan celah-celah ini," kata dia.

Oleh karena itu, keberadaan RUU PKS pun dinilainya sudah tidak dapat ditunda lagi.

Sebab, RUU PKS bukan hanya permasalahan bagi perempuan dan anak saja, tetapi juga menyangkut kepentingan semua pihak.

Dengan demikian, kata dia, maka seluruh pihak dapat melindungi bangsa dengan menciptakan sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, rehabilitasi yang benar-benar dapat menghapuskan kekerasan seksual.