Nadiem Sebut Kendala Terbesar Sekolah Belum PTM Terbatas Karena Tak Dapat Izin Pemda, Bukan Vaksinasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menilai, belum banyaknya sekolah-sekolah yang menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas bukan dikarenakan menunggu program vaksinasi Covid-19 selesai.

Namun, menurut dia, belum terselenggaranya PTM terbatas secara menyeluruh dikarenakan kendala perizinan Pemerintah Daerah (Pemda) atau Satgas Covid-19 daerah.

"Jadi alasannya sebenarnya bukan karena belum divaksinasi, atau yang lain atau seperti orang tua belum mengizinkan. Tetapi yang mayoritas sebut belum tatap muka itu karena belum diizinkan pemda/satgas daerah," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin (31/5/2021).

Untuk itu, Nadiem meminta anggota dan pimpinan Komisi X DPR agar dapat menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait sekolah tatap muka terbatas.

Secara khusus, dia mendorong Komisi X DPR mengadvokasi atau mendorong pemda masing-masing daerah pilihan (dapil) agar sekolah tatap muka terbatas segera diterapkan.

"Karena ini butuh waktu untuk pelatihan, preparasi dan lain-lain. Jadi harus dimulai dari sekarang. Mohon dukungan bapak ibu Komisi X untuk membantu advokasi tersebut di daerahnya masing-masing," ucapnya.

Lebih lanjut, Nadiem memaparkan bahwa hingga kini sudah terdapat 30 persen sekolah yang menggelar PTM terbatas.

Bahkan, ia mengatakan bahwa setidaknya 20 persen sekolah sudah melaksanakan PTM terbatas sejak Februari 2021.

"Ini bukan hal yang baru. Angka 20 persen ini sudah ada dari beberapa bulan. Sudah lumayan lama berjalan," nilai Nadiem.

Atas data tersebut, Nadiem mengingatkan bahwa hal ini menjadi penanda agar sekolah tatap muka terbatas dapat lebih dikembangkan dan diperluas ke depannya.

Angka tersebut, kata dia, juga menjadi penanda bahwa pembelajaran tatap muka terbatas sudah bukan hal yang baru dan bisa dilakukan di masa pandemi.

"Jadi mohon dipahami, ini bukan hal yang baru. Dan angka ini harus terus naik, kecuali kalau ada peningkatan kasus di daerah mikronya sendiri atau di dalam sekolahnya sendiri," kata Nadiem.

Kendati demikian, Nadiem tetap mengingatkan bahwa keputusan apakah anak dapat melakukan PTM terbatas merupakan wewenang orangtua sepenuhnya.

Orangtua, kata dia, diberikan kebebasan untuk menentukan apakah anaknya dapat kembali ke sekolah atau tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Hak orangtua yang belum yakin atau belum merasa anaknya bisa jaga protokol atau punya kecemasan lain. Jadi itu bebas orangtua bisa memilih apakah anaknya mau tatap muka, terbatas atau jarak jauh," tutur Nadiem.