Salin Artikel

Megawati: Aset Partai Tidak Diperjualbelikan untuk Kepentingan Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya agar tidak memperjualbelikan aset partai untuk kepentingan pribadi. Aset partai yang dimaksud misalnya tanah kantor partai.

"Tidak ada lagi aset partai yang diperjualbelikan untuk kepentingan masing-masing pribadi, kalau ada yang mau menjual harus dimasukkan di dalam agenda kongres partai," ujar Megawati saat meresmikan sejumlah kantor DPD dan DPC PDIP secara virtual, Minggu (30/5/2021).

Megawati menegaskan, setiap kader yang menggunakan aset kantor tidak bisa mengklaim sebagai milik pribadi.

Megawati pun meminta kepada dewan pimpinan partai agar melaporkan setiap ada kader yang menggunakan aset kantor milik PDI-P.

"Jadi siapa yang mempergunakan kantor itu sebagai hak milik, tolong, tolong, DPP untuk melaporkan kepada saya," tegas dia.

Selain itu, ia juga kembali mengingatkan bahwa kantor PDI-P merupakan rumah rakyat. Untuk itu, Megawati meminta seluruh kader untuk memanfaatkan kantor PDI-P untuk rapat bagi kepentingan masyarakat.

"Seperti tadi yang saya katakan, ini adalah rumah rakyat, kalian jangan tidak rapat, lalu untuk apa bangun partai kalau tidak pernah rapat," imbuh dia.

Adapun Megawati meresmikan 25 gedung kantor baru partai yang mencakup tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan.

Sebelumnya, pada 22 Juli 2020, diresmikan 20 kantor baru partai di 4 provinsi, dan 16 kabupaten/kota.

Kemudian bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020, kembali diresmikan 13 kantor, 1 Patung Soekarno dan 1 sekolah partai. Salah satunya adalah kantor partai di Yogyakarta, kota kelahiran Megawati.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/30/21073591/megawati-aset-partai-tidak-diperjualbelikan-untuk-kepentingan-pribadi

Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke