Ini Tiga Aspek yang Jadi Dasar Pemberhentian 51 Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memaparkan tiga aspek penilaian dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga aspek itu yakni, aspek pribadi, aspek pengaruh, dan aspek PUNP atau Pancasila, UUD 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan, NKRI dan pemerintah yang sah.

“Jadi ada tiga aspek, total indikator dari ketiga aspek itu ada 22. Aspek pribadi ada enam indikator, aspek pengaruh ada 7, aspek PUNP ada 9,” kata Bima dalam konferensi pers, Selasa (25/5/2021).

Bima menjelaskan, dari 75 pegawai yang tak lolos TWK, 51 orang memiliki penilaian negatif terhadap ketiga aspek.

Sementara, 24 orang lainnya memperoleh hasil PUNP yang bersih, namun mendapat penilaian negatif dalam aspek pengaruh dan aspek pribadi.

“51 orang menyangkut aspek PUNP, bukan hanya itu, yang 51 ini tiga-tiganya negatif,” ucap dia.

Menurut Bima, hanya pegawai yang bersih pada aspek PUNP yang bisa melanjutkan ke tahap pendidikan dan pelatihan (diklat).

“Nah 24 itu masih bisa disertakan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan yang tempatnya akan ditentukan kemudian,” ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, 51 pegawai terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan.

“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” kata Alexander.

Ia mengatakan, hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan.

Setelah mengikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan dilakukan pembinaan, sebelum diangkat jadi ASN,” ujarnya.

Hasil TWK terhadap pegawai KPK sempat menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo.

Dalam konferensi pers, Senin (17/5/2021), Jokowi mengatakan, hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai yang tidak lolos tes.

Jokowi pun meminta para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Kemenpan-RB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK pun telah melakukan sejumlah langkah protes Mereka melaporkan kebijakan TWK tersebut kepada Ombudsman RI atas dugaan malaadministrasi.

Kemudian, pegawai KPK juga melaporkan persoalan TWK kepada Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).