Salin Artikel

Kakorlantas: Arus Balik Lebaran Normal, Tidak Ada Penumpukan Masyarakat

Berdasarkan pemantauan, masyarakat kembali ke Jabodetabek secara bertahap sehingga tidak ada kepadatan di satu hari tertentu.

"Mudik yang arus balik yang menuju Jakarta dari Jawa maupun Sumatera secara bertahap, tidak ada penumpukan di satu hari. Jadi terbagi arusnya hari per hari mengalir secara bertahap," kata Istiono dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).

Istiono mengungkapkan arus kendaraan memang mengalami kenaikan pada beberapa hari terakhir. Namun, kenaikan itu terjadi secara bertahap.

Karena itu, saat ini kondisi arus lalu lintas sudah kembali normal seperti sebelum libur Lebaran.

Meski operasi ketupat sudah berakhir pada 17 Mei, Korlantas menerapkan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dalam rangka pengetatan arus balik lebaran 2021 yang akan berakhir Senin ini.

Istiono menyatakan, masih menunggu kebijakan dari pemerintah terkait perpanjangan pengetatan arus balik.

"Ini nanti kami menunggu kebijakan lebih lanjut, apakah kebijakan pengetatan dilanjut sampai 31 Mei atau tidak. Akan kita laksanakan kebijakan dari pemerintah," ujar dia.

Selama pengetatan arus balik Lebaran, Korlantas pun menyiapkan 109 pos pemeriksaan untuk memeriksa pengendara yang masuk ke Jabodetabek.

Pos pemeriksaan tersebar di 26 tempat peristirahatan (rest area), gerbang tol, serta 83 pos lain di jalan-jalan arteri, baik di Jawa maupun Sumatera.

Mereka yang akan masuk ke Jabodetabek diwajibkan membawa hasil tes swab antigen atau tes PCR dengan hasil negatif.

Pemudik yang tidak membawa surat itu akan dilakukan pemeriksaan acak (random check). Jika ada pemudik dengan hasil tes usap positif, akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk dirawat.

"Sangat efektif random antigen yang kami gelar. Yang dari Sumatera menuju Jakarta itu wajib untuk melakukan random check antigen. Kemudian yang dari Bali, Jawa menuju Jakarta kita lakukan random," tutur Istiono.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/08583311/kakorlantas-arus-balik-lebaran-normal-tidak-ada-penumpukan-masyarakat

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Nasional
Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Nasional
Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Nasional
Kaesang Berniat 'Nyalon' Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Kaesang Berniat "Nyalon" Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Nasional
Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.