Salin Artikel

1,7 Juta Kasus Covid-19 di RI, Potensi Gelombang Kedua serta Kesenjangan Distribusi Vaksin Negara Maju dan Berkembang

Jumlah kasus Covid-19 ini terjadi setelah adanya penambahan 5.296 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Sementara itu, pasien yang tutup usia setelah terpapar Covid-19 bertambah 132 orang, sehingga angka kematian mencapai 49.025 orang, terhitung sejak awal pandemi.

Selain itu, jumlah pasien sembuh bertambah sebanyak 3.353 orang. Dengan demikian, jumlah pasien sembuh mencapai 1.629.495 orang.

Potensi lonjakan kasus

Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan, gelombang kedua kasus Covid-19 berpotensi terjadi di Indonesia.

Kenaikan kasus tersebut berpotensi terjadi di Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kemungkinan gelombang kedua itu bisa saja terjadi. Saat ini kenaikan kasus positif sudah mulai terjadi," ujar Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Hari B Harmadi dalam diskusi virtual, Sabtu.

Faktor penyebab kenaikan kasus Covid-19 adalah lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam sebulan terakhir.

Kemudian, mobilitas masyarakat naik karena arus mudik, libur Idul Fitri, dan arus balik serta motivasi untuk mematuhi protokol kesehatan naik-turun.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo mengingatkan, belum ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.

Jokowi mengingatkan, gelombang kedua kasus Covid-19 bisa lebih mematikan.

"Dokter Tedros Dirjen WHO menyampaikan bahwa pada tahun kedua pandemi dampaknya bisa jauh lebih mematikan dibanding tahun pertama. Perkembangan varian-varian baru virus Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi dunia," kata Jokowi saat berbicara dalam Global Health Summit 2021 yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/5/2021).

Kesenjangan distribusi vaksin Covid-19

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengkritik kesenjangan distribusi vaksin Covid-19 antarnegara yang terlihat nyata.

Kepala negara menyebutkan, 83 persen dari jumlah dosis vaksin Covid-19 secara global telah diterima negara-negara kaya.

"Kesenjangan itu sangat nyata terlihat. Negara-negara berkembang hanya menerima 17 persen (dari jumlah vaksin Covid-19 secara global)," kata Jokowi.

Padahal, 17 persen vaksin yang diterima negara berkembang itu diperuntukkan bagi 47 persen populasi dunia.

Selain itu, menurut Jokowi, sejumlah negara sudah memulai vaksinasi untuk kelompok berisiko rendah seperti anak-anak dan usia belia.

Namun, hanya ada 0,3 persen suplai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah.

Ia mengatakan, kondisi tersebut menguatkan fakta bahwa kesenjangan global atas akses vaksin Covid-19 masih lebar hingga saat ini.

Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara.

"Untuk itu kita harus melakukan langkah-langkah nyata, yaitu dalam jangka pendek kita harus mendorong ini lebih kuat lagi dosis sharing (vaksin Covid-19) melalui skema Covax facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai," ujarnya.

Terakhir, Jokowi mendorong untuk jangka menengah dan panjang dunia harus melipatgandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.

"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/23/07020451/17-juta-kasus-covid-19-di-ri-potensi-gelombang-kedua-serta-kesenjangan

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.