Salin Artikel

Elektabilitas Demokrat Naik Usai Ada KLB, Andi Arief: Itu Bonus

Peneliti survei ARSC Bagus Balghi menilai, peningkatan elektoral yang signifikan Partai Demokrat dipengaruhi isu konflik internal Kongres Luar Biasa (KLB) yang terjadi belakangan.

Melihat hasil tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyambut positif jika partainya berada pada tiga besar pilihan masyarakat.

"Partai Demokrat sekarang ada di tiga besar. Ada juga yang bilang empat besar atau lima besar. Tapi secara umum, survei menyatakan empat besar, sebelum atau sesudah KLB," kata Andi saat menjadi narasumber rilis survei yang digelar secara virtual, Sabtu (22/5/2021).

Kendati demikian, ia tak menampik bahwa elektoral Partai Demokrat meningkat setelah adanya KLB.

Adanya gerakan KLB yang kemudian dianggap mendongkrak elektoral Partai Demokrat, nilai Andi, merupakan bonus karena partainya berhasil mengalahkan kubu pimpinan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Kalau terjadi lonjakan misalnya menurut teman-teman Akar Rumput ini ya, ini bonus dari KLB kemarin. Tapi ini bukan playing victim ya, tapi memang kalau kami tidak hati-hati memang bisa diambil itu Partai Demokrat oleh kelompok Pak Moeldoko," ujarnya.

Andi menjelaskan bagaimana partainya berhasil menghentikan gerakan tersebut di tengah jalan.

Keputusan partainya untuk menghentikan gerakan KLB dinilai sudah tepat. Sebab, ia berpendapat bahwa jika gerakan itu terus ada, maka dapat mengancam dan bermasalah bagi publik terutama persoalan demokrasi.

"Publik selalu tidak senang sebetulnya dengan cara-cara pengambilalihan paksa partai politik dari dulu," tuturnya.

Selain itu, Andi menanggapi hasil survei ARSC tentang hasil elektoral partai politik maupun calon presiden untuk Pemilu 2024.

Menurut dia, perkembangan di dunia politik ke depan akan selalu berkaca pada hasil pemilu sebelumnya.

Ia menggambarkan bagaimana perkembangan politik untuk Pemilu 2024 akan banyak ditentukan oleh hasil Pemilu 2019.

"Sedangkan hasil 2024, akan banyak memengaruhi untuk Pemilu 2029. Jadi memang perlu dievaluasi ke depan karena ya untuk memengaruhi 2029, masa, kita masih harus mendengarkan suara dari 2019. Jadi ya ada logikanya," jelas Andi.

Sebelumnya, peneliti ARSC Bagus Balghi mengungkapkan hasil survei yang dilakukan pada 26 April hingga 8 Mei 2021 ini.

Pada salah satu hasil survei, jika pemilu legislatif dilakukan saat ini, Partai Demokrat akan menempati posisi ketiga dengan perolehan 14,80 persen.

Sementara, posisi pertama diduduki oleh PDI-P dengan 19,60 persen dan Gerindra di posisi dua dengan 15,03 persen.

Posisi empat, ada Partai Golkar dengan 10,40 persen dan Partai Keadilan Sejahtera berada di posisi lima dengan 9,10 persen.

Bagus beranggapan, berdasarkan hasil survei, ARSC menilai bahwa adanya peningkatan elektoral yang signifikan terhadap Partai Demokrat dipengaruhi oleh munculnya gerakan KLB Deli Serdang beberapa bulan lalu.

"Kemunculan Partai Demokrat yang menembus tiga besar partai politik teratas diduga tidak terlepas dari naiknya pamor Partai Demokrat dari penetrasi pemberitaan terkait dinamika dalam internal partai Demokrat khususnya munculnya kongres luar biasa," kata Bagus.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/22/15234951/elektabilitas-demokrat-naik-usai-ada-klb-andi-arief-itu-bonus

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke