Salin Artikel

Jokowi Akui Suplai Vaksin Gotong Royong untuk Karyawan Perusahaan Masih Terkendala

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa suplai vaksin untuk vaksinasi Covid-19 gotong royong masih terkendala.

Ia menyebut, jumlah vaksin yang sudah diterima Indonesia saat ini masih sangat kecil dibandingkan target yang ditentukan.

"Untuk vaksin gotong royong bagi perusahaan, bagi industri, bagi pabrik, ini memang masih memiliki masalah suplainya," kata Jokowi saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Rabu (19/5/2021).

"Target kita memang 30 juta dapat vaksin untuk vaksin gotong royong, tapi baru masuk ke negara kita Indonesia baru 420.000. Masih kecil sekali," tuturnya.

Terkait hal ini, Jokowi mengatakan bahwa vaksin Covid-19 menjadi barang rebutan. Banyak negara di dunia yang juga mencari vaksin Covid-19 untuk mengatasi pandemi di negara mereka.

Namun demikian, Jokowi mengaku bakal terus mengupayakan pengadaan vaksin untuk vaksinasi gotong royong.

"Memang ini jadi rebutan, tapi saya nanti akan, di samping saya Pak Menteri Kesehatan, dan kita berikan prioritas untuk Batam, utamanya untuk industri," ujarnya.

Presiden berharap vaksinasi gotong royong yang ditujukan bagi karyawan perusahaan mampu mempercepat program vaksinasi nasional.

Semakin banyak yang divaksin, maka kekebalan komunal atau herd immunity semakin cepat terbentuk.

"Immunity, kekebalan komunal, segera bisa tercapai dan kita semuanya bisa kembali pada keadaan normal kembali," katanya.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sekalipun sudah divaksinasi.

"Ke mana pun, dalam kegiatan apa pun, dalam aktivitas apa pun pakai masker itu sudah memproteksi, melindungi 95 persen, ini penelitian WHO (Badan Kesehatan Dunia)," kata Kepala Negara.

Untuk diketahui, program vaksinasi Covid-19 pemerintah telah dimulai pada 13 Januari 2021. Sementara, vaksinasi gotong royong pertama kali digelar pada Selasa (18/5/2021).

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Vaksinasi gotong royong diberikan kepada karyawan, keluarga, dan individu lain terkait keluarga yang pendanaannya ditanggung badan hukum/badan usaha

Dengan demikian, vaksin untuk karyawan di perusahaan swasta diberikan secara gratis.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/19/16384061/jokowi-akui-suplai-vaksin-gotong-royong-untuk-karyawan-perusahaan-masih

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke