Salin Artikel

Jokowi Akui Suplai Vaksin Gotong Royong untuk Karyawan Perusahaan Masih Terkendala

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa suplai vaksin untuk vaksinasi Covid-19 gotong royong masih terkendala.

Ia menyebut, jumlah vaksin yang sudah diterima Indonesia saat ini masih sangat kecil dibandingkan target yang ditentukan.

"Untuk vaksin gotong royong bagi perusahaan, bagi industri, bagi pabrik, ini memang masih memiliki masalah suplainya," kata Jokowi saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Rabu (19/5/2021).

"Target kita memang 30 juta dapat vaksin untuk vaksin gotong royong, tapi baru masuk ke negara kita Indonesia baru 420.000. Masih kecil sekali," tuturnya.

Terkait hal ini, Jokowi mengatakan bahwa vaksin Covid-19 menjadi barang rebutan. Banyak negara di dunia yang juga mencari vaksin Covid-19 untuk mengatasi pandemi di negara mereka.

Namun demikian, Jokowi mengaku bakal terus mengupayakan pengadaan vaksin untuk vaksinasi gotong royong.

"Memang ini jadi rebutan, tapi saya nanti akan, di samping saya Pak Menteri Kesehatan, dan kita berikan prioritas untuk Batam, utamanya untuk industri," ujarnya.

Presiden berharap vaksinasi gotong royong yang ditujukan bagi karyawan perusahaan mampu mempercepat program vaksinasi nasional.

Semakin banyak yang divaksin, maka kekebalan komunal atau herd immunity semakin cepat terbentuk.

"Immunity, kekebalan komunal, segera bisa tercapai dan kita semuanya bisa kembali pada keadaan normal kembali," katanya.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sekalipun sudah divaksinasi.

"Ke mana pun, dalam kegiatan apa pun, dalam aktivitas apa pun pakai masker itu sudah memproteksi, melindungi 95 persen, ini penelitian WHO (Badan Kesehatan Dunia)," kata Kepala Negara.

Untuk diketahui, program vaksinasi Covid-19 pemerintah telah dimulai pada 13 Januari 2021. Sementara, vaksinasi gotong royong pertama kali digelar pada Selasa (18/5/2021).

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Vaksinasi gotong royong diberikan kepada karyawan, keluarga, dan individu lain terkait keluarga yang pendanaannya ditanggung badan hukum/badan usaha

Dengan demikian, vaksin untuk karyawan di perusahaan swasta diberikan secara gratis.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/19/16384061/jokowi-akui-suplai-vaksin-gotong-royong-untuk-karyawan-perusahaan-masih

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Nasional
Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.