Salin Artikel

Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Ia mengatakan, satu penyuntikan vaksinasi gotong royong akan dibanderol dengan harga Rp 500.000.

"Sudah ditetapkan harga vaksin Rp 375.000 per dosis dan penyuntikan Rp 125.000, sehingga totalnya Rp 500.000," kata Airlangga usai rapat terbatas bersama presiden dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Airlangga menyebutkan, saat ini sudah tersedia 500.000 dosis vaksin Sinopharm di Indonesia yang nantinya digunakan untuk vaksinasi gotong royong.

Jumlah itu baru sebagian kecil lantaran pemerintah telah menyepakati kerja sama pengadaan vaksin Sinopharm sebanyak 7,5 juta dosis.

Selain Sinopharm, dalam mekanisme vaksinasi ini pemerintah juga menyiapkan 5 juta dosis vaksin Cansaino.

Airlangga berharap, vaksinasi gotong royong terhadap para karyawan perusahaan dapat dimulai secepatnya. Apalagi, vaksin tersebut telah dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Dan tentunya vaksin gotong royong ini diharapkan sudah bisa dilaksanakan nanti di akhir bulan Mei ini," kata Airlangga.

"Kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi baik dari Badan POM maupun dari MUI (Majelis Ulama Indonesia)," katanya.

Sebelumnya, BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinopharm pada 29 April 2021.

BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Sinopharm dengan nomor EUA 2159000143A2 dan memiliki kemasan satu vial berisi 0,51 ml.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, berdasar hasil dari uji klinik yang dilakukan di Uni Emirat Arab ditemukan bahwa vaksin Sinopharm memiliki efikasi 78 persen.

"Studi klinik fase III yang dilakukan di Uni Emirat Arab dengan subyek sekitar 42.000 relawan menunjukkan efikasi vaksin sebesar 78 persen," kata Penny dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/4/2021).

Selain itu, Penny mengatakan, kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) yang ditimbulkan dari vaksin Sinopharm bersifat ringan, seperti bengkak, kemerahan, sakit kepala, diare, nyeri otot, atau batuk.

"Jadi dari aspek keamanan adalah baik kategorinya, dapat ditoleransi dengan baik," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/10/13474761/biaya-vaksinasi-gotong-royong-ditetapkan-rp-500000-sekali-suntik

Terkini Lainnya

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke