Salin Artikel

Perjalanan Kasus Mantan Bupati Talaud: PK Dikabulkan hingga Kembali Ditahan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan mantan Bupati Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip untuk menghirup udara bebas mesti tertunda.

Pada Kamis (29/4/2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Sri Wahyuni sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

Sebelumnya Sri Wahyuni dipenjara karena terbukti menerima suap terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2019.

Hukuman diperingan

Pada akhir 2020, Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman penjara Sri dari 4 tahun dan 6 bulan menjadi 2 tahun penjara, melalui keputusan peninjauan kema

Dikutip dari Kompas.id, alasan MA mengambil keputusan tersebut karena Sri belum menerima dan menikmati hadiah yang dimintanya pada pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo.

Sri Wahyuni diketahui meminta sejumlah barang mewah senilai Rp 513,8 juta pada Bernard.

Melalui tim sukses Bupati Benhur Lalenoh Sri meminta fee sebanyak 10 persen kepada kontraktor untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Talaud.

Pemberian fee itu sebagian dalam bentuk barang mewah.

MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan Sri Wahyuni sehingga batal putusan judex facti.

"Kabul permohonan PK Pemohon, batal putusan judex facti kemudian MA mengadili kembali dan menyatakan Pemohon PK terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU PTPK," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, saat dihubungi pada 1 September 2020 lalu.

Kekecewaan KPK

KPK menyesalkan putusan yang diberikan oleh MA pada Sri Wahyuni.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri merasa bahwa putusan MA mengabulkan PK Sri Wahyuni yang menyebabkan hukumannya dipangkas menjadi hanya dua tahun sangat jauh dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

JPU KPK menuntut Sri Wahyuni dengan 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Namun majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonisnya dengan 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 600 juta.

Hukuman kembali dipotong menjadi 2 tahun penjara dan denda 209 juta setelah MA mengabulkan PK yang diajukan Sri Wahyuni.

Saat itu, meski menghormati putusan MA, namun KPK khawatir hal itu akan menjadi tren buruk dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sebab hukuman 2 tahun penjara lebih ringan dari ancaman pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi yakni empat tahun.

"Kami khawatir putusan tersebut menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi," Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ditangkap lagi

Setelah menjalani masa tahanan selama 2 tahun, Sri Wahyuni sempat bebas dari Lapas Wanita Tangerang Rabu (28/4/2021) malam.

Namun, KPK kembali menahan Sri Wahyuni karena menjadi tersangka pada kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

Ali Fikri menuturkan, saat ditahan kembali Sri Wahyuni mengalami emosi yang tidak stabil.

Dalam konferensi penetapan tersangka, KPK tidak menampilkan Sri Wahyuni di depan para wartawan.

"Sore hari ini kami tidak bisa menampilkan tersangka, kami sudah berupaya menyampaikan kepada yang bersangkutan, tetapi kemudian setelah akan dilakukan penahanan ini, keadaan emosi yang bersangkutan tidak stabil," terang Ali.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/30/16202101/perjalanan-kasus-mantan-bupati-talaud-pk-dikabulkan-hingga-kembali-ditahan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

Nasional
Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Nasional
Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

Nasional
Komisi III Terima Audiensi Perwakilan Kalimantan, Protes Soal Pernyataan Edy Mulyadi

Komisi III Terima Audiensi Perwakilan Kalimantan, Protes Soal Pernyataan Edy Mulyadi

Nasional
Menkes: Kapasitas RS di DKI 3.900 Tempat Tidur, jika Dimaksimalkan bisa 11.000

Menkes: Kapasitas RS di DKI 3.900 Tempat Tidur, jika Dimaksimalkan bisa 11.000

Nasional
Kecam Keras Pernyataan Edy Mulyadi, Aliansi Borneo Bersatu: Melukai Hati Masyarakat Kalimantan

Kecam Keras Pernyataan Edy Mulyadi, Aliansi Borneo Bersatu: Melukai Hati Masyarakat Kalimantan

Nasional
Polisi Tahan 2 Tersangka dalam Kasus Bentrokan Warga di Sorong

Polisi Tahan 2 Tersangka dalam Kasus Bentrokan Warga di Sorong

Nasional
Datangi DPR, Aliansi Borneo Bersatu Sampaikan Aspirasi Agar Pemimpin IKN Putra Kalimantan

Datangi DPR, Aliansi Borneo Bersatu Sampaikan Aspirasi Agar Pemimpin IKN Putra Kalimantan

Nasional
Penunjukkan TNI-Polri Sebagai Penjabat Kepala Daerah Diharapkan Jadi Opsi Terakhir

Penunjukkan TNI-Polri Sebagai Penjabat Kepala Daerah Diharapkan Jadi Opsi Terakhir

Nasional
Anggota DPR Minta PTM 100 Persen Dievaluasi, Sebut Kesehatan Siswa Lebih Penting

Anggota DPR Minta PTM 100 Persen Dievaluasi, Sebut Kesehatan Siswa Lebih Penting

Nasional
Prabowo Klaim Indonesia Tak Rugi Jalani Kesepakatan FIR dengan Singapura

Prabowo Klaim Indonesia Tak Rugi Jalani Kesepakatan FIR dengan Singapura

Nasional
Ketua DPRD Pacitan Sampaikan Keluhan Kades soal Alokasi Dana Desa, Ini Tanggapan Gus Halim

Ketua DPRD Pacitan Sampaikan Keluhan Kades soal Alokasi Dana Desa, Ini Tanggapan Gus Halim

Nasional
Jokowi Dialog dengan Mega soal Calon Kepala Otorita IKN, Singgung Nama Ahok

Jokowi Dialog dengan Mega soal Calon Kepala Otorita IKN, Singgung Nama Ahok

Nasional
Besok, Polisi Periksa Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Besok, Polisi Periksa Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Nasional
3 Prajurit Gugur Ditembak KKB, Mabes TNI AD Sampaikan Belasungkawa

3 Prajurit Gugur Ditembak KKB, Mabes TNI AD Sampaikan Belasungkawa

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.