Mahfud Klaim Lebih dari 92 Persen Rakyat Papua Pro-RI

Hal itu disampaikan di tengah pengumuman atas penetapan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

"Pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tapi terhadap segelintir orang karena berdasarkan hasil survei lebih dari 92 persen mereka pro-Republik," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Mahfud mengatakan, di luar masyarakat yang pro-Indonesia, ada segilintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi melalui organisasi KKB.

Menurut Mahfud, tindakan pemberontakan tersebut merupakan gerakan terorisme.

"Ada beberapa segelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi sehingga mereka melakukan gerakan separatisme dan kemudian tindakanya merupakan gerakan terorisme," tegas dia.

Sebelumnya pemerintah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris.

Penetapan ini tak lepas dari aktivitas KKB yang selama ini kerap melakukan pelanggaran tindak pidana, misalnya pembunuhan dan kekerasan secara masif nan brutal.

Sedangkan, penetapan KKB sebagai teroris merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Setelah pengumuman tersebut, pemerintah kemudian memerintahkan aparat keamanan untuk memburu KKB.

Seperti diketahui, ketegangan di Papua belakangan ini meningkat dengan kontak tembak yang melibatkan aparat keamanan TNI-Polri dan KKB.

Pada Minggu (25/4/2021), Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur usai terlibat kontak tembak dengan KKB.

Selanjutnya, pada Selasa (27/4/2021), seorang anggota Brimob Polri, Bharada Komang meninggal. Kemudian dua lainnya luka-luka usai terlibat kontak tembak dengan KKB.