Menanti Reshuffle Jilid 2 Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin...

Setelah lebih dari 2 pekan bergulir spekulasi, reshuffle kabarnya bakal dilakukan Rabu (28/4/2021) hari ini.

Presiden Joko Widodo disebut akan melantik dua menteri, yakni Menteri Investasi, serta Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan, dan Kebudayaan.

Kabar ini disampaikan oleh sumber terpercaya Kompas.com dari lingkaran Istana Kepresidenan.

"Iya (besok reshuffle kabinet). Langsung dilantik," kata sumber tersebut kepada Kompas.com, Selasa (27/4/2021).

Menurut sumber Kompas.com, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akan dilantik sebagai Menteri Investasi.

Sementara itu, Menteri Pendikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bakal dilantik sebagai Menteri Ristek/Dikbud.

Bersamaan dengan pelantikan tersebut, Jokowi juga akan melantik Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sumber terpercaya Kompas.com mengatakan, pelantikan akan digelar siang hari.

Awal mula isu

Isu tentang reshuffle pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bermula dari persetujuan DPR atas pembentukan Kementerian Investasi serta peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Persetujuan DPR itu diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dan peleburan kementerian ini sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Berangkat dari hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut bahwa reshuffle akan dilakukan dengan segera.

Ia bahkan sempat mengatakan, perombakan kabinet dilakukan pada pekan ketiga April 2021.

"Kalau itu sudah disetujui nggak lama, karena kan Presiden Jokowi itu sudah selalu cepat dan tepat mengambil keputusan, tidak lambat-lambat," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Ngabalin menyebut, akan dilakukan perubahan nomenklatur dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

Demi efisiensi dan efektivitas

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman memastikan bahwa DPR telah menyetujui pembentukan kementerian baru berupa Kementerian Investasi, serta peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud.

Rencana peleburan Kemenristek dan Kemendikbud berdasar pada Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Fadjroel mengatakan, peleburan dua kementerian ini sesuai dengan pertimbangan pengubahan kementerian yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pertimbangan itu berupa efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah, serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Sementara itu, pertimbangan pembentukan Kementerian Investasi sesuai dengan bunyi Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008.

"Seperti untuk efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global," kata Fadjroel melalui video yang diterima Kompas.com, Selasa (27/4/2021).

Spekulasi

Sejak isu reshuffle bergulir, muncul beragam spekulasi tentang waktu dan siapa saja jajaran menteri yang terimbas.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim sempat menyebut, Presiden akan melakukan reshuffle terhadap anggota Kabinet Indonesia Maju berinisial M.

“Presiden akan reshuffle anggota kabinet yang berinisial M,” kata Luqman saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (16/4/2021).

Namun, Luqman tidak memberikan rincian lebih jauh terkait identitas dari anggota kabinet yang berinisial M tersebut.

Setidaknya, ada 4 orang berinisial M yang duduk di Kabinet Indonesia Maju, yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Tak hanya itu, beredar pula sejumlah nama baru yang dikait-kaitkan dengan isu reshuffle pasca-dipanggil untuk menghadap Presiden Jokowi baru-baru ini.

Nama-nama tersebut misalnya, Politisi Partai Nasdem Muhammad Rapsel Ali, pengusaha dan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Witjaksono, hingga Wali Kota Bogor yang juga Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya.

Hak presiden

Saat ditanya tentang perihal reshuffle, Juru Bicara Presiden tak banyak memberikan keterangan.

Namun, ia menyebut, Presiden hingga kini belum pernah menyinggung ihwal reshuffle di hadapan publik.

Seandainya reshuffle akan dilakukan, kata dia, Jokowi sendiri yang akan mengumumkan.

"Sebenarnya sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah menyatakan akan melakukan reshuffle kepada publik," kata Fadjroel, Selasa.

"Apabila reshuffle memang diperlukan, maka Presiden sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikan kepada publik seperti reshuffle 22 Desember 2020 di Beranda Istana Merdeka," tutur dia.

Fadjroel menegaskan, perihal reshuffle hanya diketahui Jokowi dan sepenuhnya merupakan hak Presiden.

"Dalam bahasa rakyat, hanya Presiden Joko Widodo dan Tuhan YME yang tahu, kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri, setidaknya di dua kementerian baru tersebut," kata Fadjroel.

"Atau dalam bahasa legal, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden," ucap dia.