Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

KOMPAS.com - Jalan panjang untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dinilai semakin berat. Apalagi, negara-negara di dunia kini tengah fokus memulihkan sektor ekonomi dan sosial sebagai akibat pandemi Covid-19.

SDGs sendiri digagas pada 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS). Bertema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs berisi 17 target untuk diraih pada 2030.

Sebagai peta jalan pembangunan untuk kemanusiaan, tercapainya agenda SDGs ini dinilai mampu mewujudkan kesejahteraan bagi setiap manusia sekaligus ikut menjaga keberlangsungan bumi yang lebih baik.

Meski demikian, pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 menjadikan target-target yang sudah berjalan berpotensi mundur dan semakin jauh dari harapan. Pasalnya, kondisi ekonomi global yang menjadi napas pembangunan dunia masih mengalami tekanan.

Seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (6/4/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pertumbuhan ekonomi 2020 merupakan yang terburuk dalam 150 tahun terakhir.

Tercatat, 170 negara di dunia mengalami kontraksi akibat Covid-19. Sri Mulyani mengatakan, Indonesia termasuk satu dari 170 negara yang ikut mengalami kontraksi.

Sepanjang 2020, ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07 persen. Kontraksi dimulai pada kuartal II 2020, yakni minus 5,3 persen.

Meski demikian, tantangan pelik tersebut dapat menjadi momentum untuk merancang strategi baru dalam mengakselerasi SDGs seiring dengan penerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) atau disebut konsep pembangunan build, back, and better.

Karena itulah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong berbagai pihak untuk bekerja sama dan mencari cara-cara baru agar target SDGs bisa tercapai pada 2030. Sebab, baik pihak pemerintahan maupun swasta mempunyai keunggulan dan pengalaman masing-masing. Kekayaan pengetahuan tersebut bisa jadi modal untuk mencapai target SDGs.

“Tantangan ini tidak boleh menyurutkan semangat kita (Indonesia) dan tidak boleh menurunkan target SDGs kita. Indonesia harus mencari cara-cara dan terobosan baru agar  bisa melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs,” tegas Jokowi dalam Konferensi Tahunan SDGs 2020 Indonesia yang disiarkan virtual, Kamis (17/12/2020).” 

Secara khusus, Presiden pun meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk menyiapkan strategi berkelanjutan agar target SDGs bisa tercapai, meski di tengah penanganan pandemi.

Percepat lewat ekonomi hijau dan rendah karbon

Di balik tantangan dan kesulitan itu, nyatanya pandemi memberikan kesempatan ekonomi untuk tumbuh dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan. Salah satunya adalah transformasi ekonomi melalui pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau.

Gagasan ekonomi hijau lahir dari kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menurunkan emisi karbon secara bersamaan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Ekonomi hijau sendiri diyakini dapat berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi yang telah menyebabkan 2,7 juta pekerja Indonesia kehilangan pekerjaan.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pandemi telah membawa perubahan dan tren baru dunia, salah satunya adalah tren green recovery.

“Paket ekonomi yang dilakukan negara lain adalah menempuh langkah pemulihan hijau,” ujar Amalia seperti dilansir dari bappenas.go.id, Kamis (18/2/2021).

Menurut Amalia, langkah itu dapat menciptakan peluang pekerjaan dan investasi baru. Hal ini termasuk investasi 10 juta dollar AS pada pembangunan renewable technology yang dapat menciptakan 75 juta pekerjaan baru.

Untuk diketahui, investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja lima kali lebih banyak dibandingkan pembangunan energi biasa.

Hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa energi baru dan restorasi lahan gambut dapat menciptakan 103.000 pekerjaan setiap tahunnya.

Bappenas sendiri telah mendorong gagasan ekonomi yang berorientasi terhadap lingkungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Penerapan ekonomi hijau dinilai lebih menguntungkan dibandingkan ekonomi secara business as usual.

Tak hanya sampai di situ, pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga tengah mengusulkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Perpres tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum pembangunan rendah karbon agar bisa mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030.

Perpres tersebut memuat sejumlah pengaturan penyelenggaraan NEK, termasuk mekanisme perdagangan karbon (cap and trade dan carbon offset), result based payment (RBP), dan pajak atas karbon.

Selain itu, ada pula upaya pencapaian target nationally determined contribution (NDC) atau mitigasi dan adaptasi.

Hal itu terkait dengan penyelenggaraan NEK serta pembentukan instrumen pengendalian dan pengawasan, seperti measurement, reporting, verification (MRV), sistem registrasi nasional (SRN), dan sertifikasi.

Jika perpres tersebut disetujui, KLHK mampu menyusun peta jalan ekonomi karbon untuk jangka panjang.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pengendalian tingkat emisi tidak boleh merugikan pembangunan. Upaya tersebut harus sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Pasalnya, lanjut Siti Nurbaya, pemanfaatan nilai ekonomi karbon dapat mengefisienkan biaya pengendalian emisi gas rumah kaca.

"Indonesia wajib bisa mengendalikan tingkat emisi dari sektor energi jika ingin mencapai target emisi dan berkontribusi pada upaya dunia mencegah pemanasan global tidak lebih dari 2 derajat Celsius,” terang Siti dalam acara Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi 2021, Kamis (18/03/2021).

Dengan begitu, lanjut Siti, dampak perubahan iklim yang sudah dirasakan bisa dikelola dengan baik.

Dengan Perpres NEK, upaya penerapan ekonomi hijau yang rendah karbon secara masif tinggal selangkah lagi. Jika berjalan sesuai harapan, hasil pengendalian perubahan iklim dapat dinikmati dan dilanjutkan generasi mendatang.

Peran swasta capai target SDGs

Upaya penurunan emisi yang dapat diraih dengan menerapkan ekonomi hijau yang rendah karbon ternyata juga digalakkan oleh beberapa perusahaan swasta.

Salah satunya bisa dilihat lewat komitmen yang dicanangkan Asia Pacific Resources International Limited atau APRIL, perusahaan perkebunan serat dan penghasil kertas berkelanjutan yang beroperasi di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau.

Di tengah pandemi Covid-19, perusahaan yang berada di bawah naungan Grup Royal Golden Eagle (RGE) itu meluncurkan komitmen APRIL2030.

APRIL2030 berisikan serangkaian aksi nyata untuk menjawab masalah iklim, lingkungan, dan masyarakat. Komitmen tersebut diimplementasikan APRIL sembari tumbuh menjadi perusahaan yang berkelanjutan dalam satu dekade ke depan.

Hal itu disampaikan Managing Director RGE Anderson Tanoto dalam agenda APRIL2030 secara virtual, Selasa (17/11/2020).

"Mengapa APRIL merilis komitmen ini di tengah pandemi? Ya, di balik situasi yang berat dan penuh tantangan ini justru ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk bertransformasi demi mewujudkan masa depan yang lebih baik," kata Anderson.

Anderson mengatakan, terdapat empat pilar APRIL2030 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan selama satu dekade ke depan.

Keempat pilar tersebut adalah iklim positif, lanskap yang berkembang, kemajuan inklusif, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Karena itu, lanjut Anderson, lewat pilar “iklim positif”, APRIL melakukan beberapa langkah untuk menahan laju perubahan iklim.

“Hal itu mencakup perwujudan nol emisi bersih dari pemanfaatan lahan dengan mengoptimalisasi penyerapan dan penyimpanan karbon, serta meminimalisasi emisi melalui pengelolaan lanskap,” terang Anderson.

Selain itu, perusahaan penghasil kertas “PaperOne” ini juga berkomitmen memperkuat pemanfaatan energi terbarukan ramah lingkungan. Tujuannya, untuk memenuhi 90 persen kebutuhan energi pabrik dan 50 persen energi operasional.

Salah satu caranya dengan memasang panel surya sebagai sumber energi berkapasitas 20 megawatt yang menjadi instalasi terbesar di Indonesia dari sektor swasta. Pemasangan instalasi ini ditargetkan selesai pada 2025.

“Serangkaian aksi tersebut sejalan dengan target prioritas pemerintah untuk meningkatkan porsi energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050,” papar Anderson.

Anderson menjelaskan, pemasangan panel surya dilakukan untuk mendukung komitmen Paris Agreement dalam menghentikan pemanasan suhu bumi agar tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Panel surya mampu mengurangi emisi karbon dioksida.

Tak berhenti di situ, APRIL juga berkomitmen memperluas upaya konservasi dan restorasi lahan dari yang dimiliki saat ini hingga 2030 nanti.

Pada pilar komitmen “lanskap yang berkembang”, perusahaan akan memperluas area konservasi dan restorasi di luar wilayah operasional dengan menyisihkan dana dari tiap ton kayu yang digunakan dalam produksi.

Untuk mencapai target APRIL2030, dana sebesar 10 juta dollar AS disiapkan untuk membiayai investasi di bidang lingkungan.

Soal pemanfaatan sains terhadap permasalahan lahan gambut tropis, Anderson menambahkan, APRIL tengah merampungkan pembangunan Eco Research Camp di Semenanjung Kampar, Riau.

Ke depan, pusat riset tersebut terbuka untuk ilmuwan, akademisi, dan pemangku kepentingan yang ingin meneliti gambut.

Sementara itu, pada pilar “kemajuan inklusif”, APRIL mendukung pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai ialah menghapus kemiskinan ekstrem di radius 50 kilometer (km) dari area operasional APRIL, penyediaan layanan kesehatan dasar, mengurangi stunting di Riau hingga 50 persen, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta memastikan terciptanya kesetaraan gender.

Kemudian, pilar terakhir APRIL adalah “pertumbuhan yang berkelanjutan” lewat diversifikasi, sirkularitas bisnis, dan produksi yang bertanggung jawab. Implementasi pilar ini dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia, air, dan limbah padat.

Direktur Utama Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Sihol Aritonang mengatakan, empat pilar APRIL2030 sejalan dengan target SDGs serta sesuai dengan program prioritas pemerintah. Sebagai informasi, RAPP juga merupakan bagian dari APRIL Group.

“Misalnya, komitmen Indonesia di tingkat global untuk ambil bagian mengurangi emisi karbon, mengentaskan kemiskinan, menurunkan angka stunting, dan pendidikan yang layak. Hal ini juga tertuang dalam agenda APRIL2030,” kata Sihol.

Sebelum merancang APRIL2030, kata Sihol, pihaknya telah menggelar sejumlah diskusi dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait, salah satunya adalah KLHK.

Pada akhirnya, mencapai target SDGs bukan hanya kerja keras satu pihak saja, melainkan kolaborasi seluruh insan dengan mendukung tercapainya agenda dunia untuk kesejahteraan manusia dan terjaganya bumi untuk generasi mendatang.