Jaksa: Juliari Batubara Potong Rp 10.000 Tiap Paket Bansos Covid-19

Jaksa menjelaskan, Juliari awalnya menunjuk Adi Wahyono sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Tahun 2020.

Penunjukan Adi Wahyono sebagai KPA dilakukan 14 Mei 2020 atau dua bulan pasca Covid-19 diumumkan masuk ke Indonesia.

"Setelah terdakwa (Juliari) menunjuk Adi Wahyono sebagai KPA, maka terdakwa memerintahkan agar Adi Wahyono mengumpulkan uang fee sebesar Rp 10.000 per paket dari penyedia guna kepentingan terdakwa," sebut jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, dikutip dari Tribunews, Rabu (21/4/2021).

Jaksa juga menyebut Juliari kemudian meminta Adi Wahyono untuk berkoordinasi dengan Tim Teknis Mensos, Kukuh Ary Wibowo, tentang pelaksanaan pengadaan bansos Covid-19.

Adi Wahyono disebut Jaksa lantas menyampaikan perintah Juliari terkait pemotongan dana bansos itu pada Sekjen Kemensos Hartono Laras, Dirjen Linjamsos Kemensos Pepen Nazaruddin dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19 Kemensos, Matheus Joko Santoso.

"Selain itu Matheus juga mengumpulkan uang fee operasional dari para penyedia bansos guna biaya kegiatan operasional terdakwa dan kegiatan lainnya di Kemenaos," sebut jaksa.

Sebagai informasi JPU mendakwa Juliari Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar dalam perkara ini.

Uang itu disebut jaksa diterima Juliari dari beberapa pihak seperti pengusaha Harry Van Sidabukke sebesar Rp 1.28 miliar, Dirut PT Tigapolar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp 1,95 miliar, serta Rp 29,25 miliar dari beberapa vendor bansos Covid-19 lainnya.

Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Jaksa menyebut uang itu diterima Juliari untuk menunjuk PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapolar Agro Utama dan beberapa vendor lainnya dalam pengadaan bansos sembako penanganan Covid-18 di Direktorat PSKBS Kemensos Tahun 2020.

Atas perbuatannya, Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jaksa KPK Sebut Juliari Potong Rp10 Ribu dari Tiap Paket Bansos Covid-19