Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Pasal tersebut digugat oleh empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masing-masing pernah menjadi penyidik di kementerian.

"Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materi atas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pasal 24 Ayat 1, 27 Ayat 1, 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian kutipan dalam berkas permohonan yang diunggah dalam lama www.mkri.id.

Adapun, pemohon pertama adalah Cepi Arifiana. Pada 2018 ia bertugas sebagai penyidik PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kala itu ia menangani kasus dugaan melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Dalam penanganan perkara, Cepi menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.

Akan tetapi, upaya tindak lanjut atas temuan dugaan tindak pidana pencucian uang itu terhambat dikarenakan terbatasnya kewenangannya selaku penyidik.

"Apabila dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut maka pemohon 1 selaku PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melanggar peraturan perundang-undangan," lanjut kutipan dalam berkas permohonan tersebut.

Kemudian Dedy Hardinianto sebagai pemohon dua pada tahun 2018 bertugas sebagai penyidik PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada perkara pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang dilakukan oleh PT LM.

Dalam penyidikan perkara tersebut, Dedy melihat ada dugaan tindak pidana pencucian uang, dalam upayanya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud, ia bermaksud dengan membuktikan dengan adanya dugaan transaksi yang mencurigakan berkaitan dengan kekurangan dan kesalahan jurnal posting.

Disertai dengan permintaan informasi ke PPATK atas ketidak wajaran aset yang dimiliki oleh PT LM akan tetapi upaya untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut terhambat karena pihak Kejaksaan menyatakan bahwa Dedy tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan.

Sementara Garribaldi Marandita, sebagai pemohon ketiga. Pada tahun 2015 dia bertugas sebagai penyidik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara kegiatan alih muatan yang dilakukan dengan tidak menggunakan surat izin kapal pengangkut ikan yang sah dari pemerintah Indonesia.

Dalam penyidikan perkara tersebut, Garribaldi mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi Indonesia.

Namun, upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan kewenangan selaku penyidik.

Sedangkan, Mubarak sebagai pemohon empat, pada tahun 2015 bertugas sebagai penyidik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara penyelundupan benih lobster dengan tujuan ke Singapura.

Ia pun menemukan fakta-fakta yang menunjukkan pola kegiatan penyelundupan benih lobster oleh tersangka melibatkan jaringan tersistematis meliputi oknum-oknum otoritas terkait dan terindikasi terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang dalam jumlah besar.

Akan tetapi, upaya untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut terhambat karena keterbatasan kewenangan selaku penyidik.

Oleh karena itu mereka mengajukan permohonan uji materi untuk penjelasan Pasal 74 UU TPPU yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia."

Dalam petitum mereka memohon agar penjelasan Pasal 74 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan".

"Atau jika majelis hakim konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya," demikian salah satu kutipan dalam berkas permohonan tersebut.